Komisi E DPRD DKI Minta Pemprov Angkat 4.127 Guru Honorer Jadi Berstatus KKI, Karena Jakarta Kekurangan Guru Akibat Banyak yang Pensiun

AKURAT JAKARTA - Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat 4.127 guru honorer menjadi guru berstatus Kontrak Kerja individu (KKI).

Hal ini akibat dari protes dari 141 guru honorer di Jakarta terkait kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak terhadap mereka oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI di awal Juli 2024.

Jhonny mengatakan, pengangkatan guru honorer tersebut berguna, karena saat ini Jakarta masih kekurangan tenaga pengajar, akibat banyak guru yang telah memasuki masa pensiun.

Baca Juga: OI PURBALINGGA MERAPAT! Konser Gratis Iwan Fals Akan Digelar di Kotamu Akhir Pekan Ini, Cek Lokasinya di Sini

"Ternyata banyak sekali guru-guru yang pension, tetapi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan percepatan untuk mengisi itu," ujar Jhonny di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia pun yakin, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, mereka sangat mungkin bisa memenuhi guru di seluruh sekolah DKI Jakarta.

"Dengan APBD DKI sebesar Rp 81,71 triliun dapat mengangkat guru tenaga honorer menjadi guru KKI," katanya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa DPRD DKI Jakarta akan membentuk klausul yang berfokus pada pengangkatan seluruh guru honorer di Jakarta dan realisasi sekolah gratis.

"Saya berharap, klausul DPRD DKI khusus memberikan perhatian terhadap dua hal. Pertama, guru-guru honorer diangkat menjadi guru KKI. Kedua, masalah sekolah gratis," ujar Jhonny.

Baca Juga: INGAT! Pop Punk Fest 2024 Akan Digelar di Semarang pada 17 Agustus 2024, Ini Daftar Band yang Tampil

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membuka pendaftaran tenaga pendidik terkhusus guru honorer melalui jalur KKI sebanyak 1.700 guru di 2024.

Budi memastikan, bagi 141 guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing sudah kembali mengajar di sekolah sambil menunggu proses penerimaan tersebut.

Ia menjelaskan, pihaknya bersedia mengkaji usulan Komisi E terkait pengangkatan sebanyak 4.127 guru tenaga honorer menjadi guru KKI dengan mempertimbangkan kondisi APBD.

"Kondisi anggaran kita saat ini sudah terbatas dan kita hanya punya dana untuk 1.700 guru. Kalau mau seperti itu, perlu ada rapat besar lagi untuk menganggarkan itu," ucap Budi. (*)