Bansos DKI Harus Tepat Sasaran, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco: DTKS Jakarta Masih Berantakan

AKURAT JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jakarta masih tergolong tidak tertata rapi dan tidak akurat.

Baco, sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera merampungkan pembenahan DTKS warga Jakarta agar bantuan sosial (bansos) dapat tepat sasaran.

"Menurut saya yang paling pertama yaitu pendataan yang akurat dan berkesinambungan. Jadi harus dicek terus setiap tahun,” kata Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Baca Juga: Ditanya soal Dukungan ke Anies di Pilgub DKI 2024, PDIP: Kami Masih dalam Proses

Menurutnya, untuk mengetahui secara langsung warga yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan bansos, pendataan harus diseleksi secara menyeluruh dengan melakukan survei langsung ke lapangan.

"Sehingga dari situ kita baru bisa ngomong mau diapain cara nolongnya. Selama datanya tidak akurat, DTKS-nya ngaco," katanya.

Untuk itu, Baco pun meminta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mempercepat pendataan yang dilakukan Dasawisma di setiap RT dan RW untuk memperbaiki DTKS Jakarta yang masih berantakan.

Baca Juga: Bantal Whoosh Hilang, Pelaku Susah Diketahui Lewat 44 CCTV di Kereta, Siapa Mereka?

"Di Jakarta sendiri DTKS-nya masih berantakan, desil-desilan juga begitu. Nah ini harus ada perintah khusus dari atasan sampai ke RT dan RW, karena sumber data itu adanya di RT dan RW serta petugas Dasawisma kita," ungkapnya.

Selain itu, ia berharap Dinsos dapat berkolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dalam perkembangan pendataan masyarakat yang akurat.

“Jadi ini antara Dinsos dan Diskominfo harus juga punya sistem yang canggih, bagaimana bisa mendeteksi secara tepat dan akurat terkait perkembangan pendataan.

Baca Juga: Zaki Iskandar Dapat Penghargaan Humans of East Asian Seas, Berkontribusi dalam Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pesisir

"Kalau sumber datanya salah, sampai ujung dunia pasti salah. Jadi itu yang paling penting,” imbuhnya.

Terakhir, ia juga mengingatkan, walaupun Jakarta sebentar lagi tidak akan berstatus ibukota dan beralih menjadi kota global, namun perekonomian warganya tetap menjadi perhatian penting.

"Saat itu, Jakarta berperan penting dalam sistem perekonomian dunia. Artinya, perekonomian warga juga menjadi perhatian penting Pemprov DKI," tandasnya. (*)