UMP Sudah Ketok Palu Naik 6,5 Persen, Kapan UMSP Jakarta 2025 Ditetapkan? Begini Jawaban Kepala Disnaker

AKURAT JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 6,5 persen, pada Rabu (11/12/2024).
Hal ini dilakukan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.
Dengan demikian, total UMP setelah kenaikan menjadi Rp 5.396.761.
Namun, Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini belum memutuskan berapa besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2025. Kenapa?
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKTE) DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan, setelah menetapkan besaran UMP tahun 2025, pihaknya menargetkan penetapan besaran UMSP tahun 2025 sebelum pergantian tahun.
Hari mengatakan, Dewan Pengupahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha dan akademisi/pakar, sudah melakukan pembahasan. Di mana kenaikan UMSP ini terakhir dilakukan pada tahun 2020.
"Kita sudah maraton rapat pembahasan UMSP. Alhamdulilah, sudah mengerucut. Mudah-mudahan sidang pengupahan berikutnya sudah bisa sepakat untuk angkanya,” kata Hari kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024).
Dalam pelaksanaan sidang tersebut, lanjut Hari, usulan 13 sektor tertentu dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagian besar sudah diakomodir menyesuaikan dengan lima sektor Ekonomi Utama.
"Yaitu Otomotif dan Kimia, Informasi dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran; Jasa Keuangan; Konstruksi dan Real Estate. Kelima sektor tersebut telah disetujui oleh Organisasi Pengusaha," tuturnya.
Ia menjelaskan, apabila tercapai kesepakatan sektor tertentu antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Organisasi Pengusaha, maka selanjutnya akan dilaksanakan pembahasan mengenai karakteristik sektor tertentu dan besaran nilai UMSP pada tiap sektor.
Lebih lanjut ia menegaskan, Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan secepatnya menetapkan rekomendasi besaran UMSP kepada Pejabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.
"Kemudian, rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta agar segera ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.
Hari mengatakan, UMP dan UMSP memang harus sudah diterapkan pada 1 Januari 2025 karena aturannya seperti itu.
Karena itu, pihaknya akan kejar terus pembahasannya melalui sidang Dewan Pengupahan.
"Mudah-mudahan secepatnya, supaya tanggal 1 Januari sudah bisa diterapkan," pungkasnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Rayakan HUT ke-62, Golkar DKI Bagikan 6.200 Paket Sembako Gratis Kepada Warga, Jakarta Pusat Jadi Prioritas
- 2Aliansi Rakyat Menggugat Gelar Demo Depan Sekretariat Wapres, Desak DPR Segera Bertindak Makzulkan Gibran
- 3Prediksi Skor Madagaskar vs Guinea-Bissau di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 12 November 2026: Mampukah Barea Menghentikan Laju Sempurna Djurtus?
- 4Prediksi Skor Ghana vs Somalia di Kualifikasi Piala Afrika 2027, 12 November 2026: Misi Kebangkitan Black Stars di Hadapan Pendukung Sendiri
- 5Kabar Gembira! Studi Kelayakan MRT Lebak Bulus-Serpong Hampir Rampung, Jalur Kademangan-Balaraja Menyusul
- 6Polemik Saham Supra Sekuritas, Pakar Imbau Publik Pegang Fakta dan Setop Spekulasi
- 7Raja Salman Gratiskan Umrah untuk 1.000 Orang, Indonesia Jadi Salah Satu Negara Penerima
- 819 Tokoh Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional 2026, Berikut Daftar Lengkapnya!
- 9Pertama dan Satu-Satunya! Mitra Driver Gojek Terpilih dari Seluruh Indonesia Kibarkan Merah Putih
- 10Permudah Transaksi Nasabah, BPR Kerta Raharja Gemilang Luncurkan Layanan Digital MOLEC, Ini Kelebihannya!





