Legislator Golkar Dimaz Raditya Dorong BPD DKI Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

AKURAT JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama eksekutif dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya mengatakan, rapat kerja bertujuan optimalisasi peran pengawasan Komisi C DPRD DKI Jakarta dalam mengawal program-program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam Pra-RKPD tahun 2026.

"Hal tersebut sebagai bentuk harmonisasi antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta dalam merumuskan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kita sebagai dewan punya fungsi pengawasan dari mulai tahap perencanaan," ujar Dimaz.

Baca Juga: Politisi Golkar ini Dukung Aksi Gubernur Pramono yang Tinjau Banjir Pakai Helikopter, Tak Disangka Ternyata Ini Alasannya

Ia pun menjelaskan, dalam rapat ini Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"SKPD di bawah kita, khususnya terkait peningkatan pendapatan kalau di Komisi C," tutur Politikus Golkar itu.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung dalam Pra-RKPD 2026.

Baca Juga: Setuju Usulan Andra Soni Soal MRT Diperpanjang hingga Serpong, Pramono: Bahkan Kalau Perlu Sampai Bekasi

"Bagaimana supaya normalisasi kali itu bisa dimasukkan ditambahkan untuk melanjutkan normalisasi kali," ujar August.

Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan menjelaskan, terdapat enam program prioritas Bappeda DKI Jakarta dalam Pra-RKPD tahun 2026.

"Di antaranya, peningkatan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai," kata Tri.

Baca Juga: Asyik! PJLP DKI Jakarta Bakal Dapat THR Sebelum Lebaran 2025, Cair Paling Lambat Tanggal 21 Maret

Selain itu, lanjut Tri, terdapat optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif, dan peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.

"Sehingga ekosistem mengurangi dampak-dampak kebencanaan di DKI Jakarta," pungkasnya. (*)