Atasi Maraknya Parkir Liar di Jakarta, Ahok Dukung Pembayaran Digital dan Cashless

AKURAT JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi wacana Pemprov DKI yang ingin membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus perparkiran untuk mengatasi maraknya parkir liar.

Ahok mengatakan bahwa dirinya tidak tidak mengetahui lebih lanjut terkait pembentukan BUMD tersebut.

Namun, ia menegaskan dalam mengelola perparkiran ini diperlukan sistem pembayaran yang digital dan tidak perlu tunai alias cashless agar dapat didata dengan mudah.

Baca Juga: Menteri UMKM Gagas Koperasi Kemitraan sebagai Solusi untuk Aplikator dan Mitra Ojek Online

"Aku pikir ke depan gitu, saya nggak tahu. Beliau gimana ya, sistem minimalnya mesti digital ya. Supaya kecatat ya, mesti cashless," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025).

Ia juga menjelaskan, sebelumnya pihak Pemprov DKI sudah pernah mencoba sistem cashless dalam perparkiran ini. Saat ini sistem tersebut sudah semakin canggih.

"Kayak dulu lah kita pernah coba. Mungkin yang lebih canggih lagi dari sekarang. Mungkin ya, saya nggak tahu," katanya.

Baca Juga: Ahok Sarankan Pengguna Transportasi Umum Diberi Voucher Belanja, Gubernur Pramono: Kami Pertimbangkan!

Diketahui, Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan membahas lebih lanjut terkait dengan usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan perparkiran.

"Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," ujar Pram, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Sebelumnya, wacana pembentukan BUMD ini muncul dari Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menilai, hingga saat ini masih banyaknya parkir liar yang menjamur. Dengan itu, Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari retribusi parkir bocor hingga triliunan rupiah.

Terkait hal itu, Pram pun beranggapan, persoalan terkait perparkiran ini memang perlu dibenahi. Sebab, persoalan ini sudah tidak pernah diubah selama belasan tahun.

"Memang perparkiran juga akan kita lakukan pembenahan, karena parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah," terangnya.

Lebih lanjut, Pram juga menyetujui agar pembayaran parkir kendaraan dilakukan tanpa uang tunai (cash) atau cashless.

Politikus PDIP itu menilai, dengan pembayaran cashless, pengelolaan parkir di berbagai wilayah Jakarta dapat terkelola dengan baik.

"Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash," katanya. (*)