Golkar Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja

AKURAT JAKARTA  - Anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menanggapi rencana penyesuaian jumlah rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tahun 2026.

Penyesuaian ini imbas dari pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun memahami adanya pemangkasan anggaran, Alia mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tetap berupaya membuka lapangan kerja baru guna mengendalikan peningkatan angka pengangguran di Ibu Kota.

Baca Juga: Dampak Pemotongan DBH, Ketua Fraksi Golkar: DPRD DKI Akan Sisir Anggaran Prioritas

“Kita akan mendorong agar program-program pembuka lapangan kerja ditingkatkan. Karena seperti kita ketahui, masih banyak pengangguran di DKI Jakarta,” ujar Alia kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa rekrutmen PJLP, termasuk petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan pasukan kebersihan, terbukti menjadi jalur cepat dalam menekan angka pengangguran di Jakarta.

“Salah satu penyaluran paling cepat dari Pemprov itu kan lewat pembukaan PPSU. Jadi kami akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada, untuk menekan tingkat pengangguran di Jakarta,” tegasnya.

Baca Juga: Efektif Urai Kemacetan TB Simatupang, Legislator Golkar Dukung Pemprov Perpanjang Rekayasa Lalin GT Fatmawati 2

Selain itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI tersebut meminta agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersisa setelah pemangkasan dapat dialokasikan secara cermat ke program-program prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.

“Yang penting, DBH itu bisa dialokasikan untuk mendukung program-program DKI Jakarta yang dibutuhkan dalam pembangunan,” tambah Alia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pemangkasan DBH akan berdampak langsung pada jumlah rekrutmen petugas PJLP pada tahun anggaran berikutnya.

Gubernur menjelaskan, pemangkasan DBH ini membuat APBD DKI Jakarta menyusut tajam, dari proyeksi awal Rp95,35 triliun menjadi sekitar Rp70,06 triliun.

Hal ini menekan kemampuan fiskal Jakarta untuk menjalankan berbagai program prioritas, termasuk rekrutmen tenaga kerja. (*)