Fraksi Golkar: RPIP Harus Jadi Instrumen Strategis Jakarta Menuju Kota Global

AKURAT JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta memberikan catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.

Golkar menilai dokumen tersebut merupakan instrumen krusial dalam mengawal transformasi Jakarta menjadi kota global pasca-pemindahan ibu kota negara.

Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan di Gedung DPRD DKI, Senin (19/1/2026), anggota Fraksi Golkar Syafi Fabio Djohan menekankan agar RPIP tidak sekadar menjadi dokumen administratif di atas kertas.

Baca Juga: Fraksi Golkar: Narkotika di Jakarta Ancaman Serius, Ranperda P4GN Harus Jadi Benteng Generasi Muda

Menurutnya, regulasi ini harus memiliki indikator kinerja yang terukur dan mampu diimplementasikan secara nyata.

Syafi menegaskan, salah satu poin utama yang diperjuangkan Golkar adalah keberpihakan yang konkret terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Penguatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal harus menjadi jantung dari pembangunan industri di Jakarta selama dua dekade ke depan.

"Pembangunan industri di Jakarta harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan tetap menjaga daya dukung lingkungan agar tidak menurunkan kualitas hidup masyarakat," ujar Syafi.

Baca Juga: Politikus Golkar Dorong Edukasi Inklusif untuk Meredam Potensi Tawuran Antarwarga

Menjamin Keberlanjutan Jakarta

Selain aspek ekonomi, Fraksi Golkar mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pengembangan industri tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan.

Hal ini penting agar ambisi menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dunia tidak mengabaikan kenyamanan dan kesehatan warga.

Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mendesak agar seluruh masukan dan kritik yang disampaikan dapat ditanggapi secara serius oleh Gubernur beserta jajarannya dalam pembahasan lanjutan.

Tujuannya agar Ranperda RPIP ini dapat menjadi regulasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan demi kemaslahatan seluruh warga Jakarta. (*)