Legislator Golkar Alia Laksono Minta SKPD Lebih Transparan Soal Realisasi Aspirasi Reses 2025

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menegaskan pentingnya pengawalan aspirasi warga melalui rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurutnya, monitoring dan evaluasi (monev) perlu dilakukan secara berkelanjutan agar usulan dan permintaan warga yang disampaikan selama masa reses tahun 2025 benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama SKPD dalam rangka Pembahasan Monev atau Monitoring dan Evaluasi Hasil Reses pada APBD 2025 dan Rencana Realisasi APBD 2026, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga: Legislator Golkar DKI Sardy Wahab Soroti Hilangnya CCTV di Sejumlah Rusun, Minta Pengawasan Aset Negara Diperketat

Alia mengatakan, monev bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi warga.

Ia menilai, keberhasilan pelaksanaan usulan reses sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik antara DPRD dan SKPD terkait.

"Harus dibuat lebih transparan, supaya kami sebagai anggota dewan juga bisa memberikan laporan perkembangan usulan-usulan tersebut kepada warga," ujar Alia.

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Apresiasi Dinas Bina Marga Tuntaskan Ribuan Usulan Warga Hasil Reses

Wakil Ketua Komisi A itu menjelaskan, anggota dewan secara rutin turun ke lapangan, minimal beberapa kali dalam sebulan, untuk berkunjung, bertemu, dan berkomunikasi langsung dengan warga.

Dalam pertemuan tersebut, warga kerap menanyakan kelanjutan dari usulan yang telah mereka sampaikan sebelumnya.

"Kalau warga sudah mengusulkan dan menaruh harapan kepada kita, sementara kita tidak tahu progresnya, tentu itu menjadi persoalan. Kita harus tahu sejauh mana usulan itu bisa dan sedang dilaksanakan," katanya.

Untuk itu, Alia mendorong agar sistem pelaporan progres usulan warga, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh pihak eksekutif, dapat kembali diimplementasikan dan dioptimalkan.

Keberadaan platform atau website yang memuat perkembangan tindak lanjut usulan dinilai akan sangat membantu, baik bagi anggota dewan maupun masyarakat.

"Dengan adanya informasi progres yang terbuka, kita bisa menjelaskan langsung kepada warga saat bertemu di lapangan. Ini juga menjadi bagian dari akuntabilitas dan kepercayaan publik," tegasnya. (*)