Kuota Sekolah Swasta Gratis DKI Menyusut Jadi 103, Legislator Golkar Ramly HI Minta Pemprov Evaluasi

AKURAT JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mempertanyakan berkurangnya jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, usulan yang sebelumnya mencapai 258 sekolah kini hanya tersisa 103 sekolah yang terealisasi.

Hal itu disampaikan Ramly dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta saat membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2-APBD), Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Yakin Prabowo Segera Respons Tuntutan Mahasiswa dengan Langkah Konkret

Ramly mengungkapkan bahwa DPRD telah berulang kali menyampaikan usulan agar sebanyak 258 sekolah swasta dapat masuk dalam program sekolah gratis. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah sekolah yang diterima justru terus berkurang.

"Kemarin itu kita usulkan 258 sekolah, yang diterima 106, tiba-tiba mundur tinggal 103," kata Ramly dalam rapat tersebut.

Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, dari total anggaran sebesar Rp11,6 triliun, realisasi penggunaannya hanya sekitar Rp10,5 triliun sehingga masih menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp1,1 triliun.

Ramly mempertanyakan mengapa sisa anggaran tersebut tidak dimanfaatkan untuk memperluas cakupan program sekolah swasta gratis yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

"Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Rp11,6 triliun, yang terpakai hanya Rp10,5 triliun. Masih ada sisa Rp1,1 triliun. Kenapa tidak dipergunakan kepada sekolah gratis yang jumlahnya 258?," tuturnya.

Menurutnya, berkurangnya jumlah sekolah yang masuk program tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat banyak anggota DPRD telah menyampaikan harapan masyarakat terkait perluasan akses pendidikan gratis melalui sekolah swasta.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu menilai masih terdapat selisih 155 sekolah yang belum terakomodasi dari target awal 258 sekolah.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut dan mempertimbangkan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat pada pembahasan anggaran berikutnya.

"Kenapa yang turun hanya 103? Ini koreksi buat kita. Makanya sisa berapa? 155 untuk mencapai 258," katanya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026/2027.

Selain sekolah negeri, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng 103 sekolah swasta dalam SPMB kali ini. (*)