Legistlator Golkar Ramly HI Minta Kantor Karang Taruna Jadi Prioritas untuk Cegah Tawuran

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperhatikan keberadaan kantor Karang Taruna di tingkat kelurahan.

Menurutnya, masih banyak Karang Taruna yang belum memiliki kantor maupun fasilitas yang memadai untuk menjalankan kegiatan kepemudaan.

Ramly mengatakan, penyediaan ruang berkegiatan bagi pemuda penting dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah mereka terlibat dalam aktivitas negatif, termasuk tawuran.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Dorong Revitalisasi GOR Berusia Lebih dari 50 Tahun untuk Dukung Pembinaan Pemuda

"Seperti Karang Taruna kantornya. Banyak kelurahan yang belum ada kantor. Maka sepakat harus kita sisir semua. Anggaran terbatas, tapi kan kita menuju kepada pemuda-pemuda agar ikut kegiatan supaya jangan dia tawuran di luar," kata Ramly kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mendorong pemuda untuk membuat berbagai kegiatan. Fasilitas penunjang juga harus tersedia agar kegiatan tersebut dapat berjalan.

"Kita minta dia ikut bikin kegiatan tapi enggak ada tempatnya gimana?" ujarnya.

Ramly menyebut sejumlah kantor Karang Taruna yang sudah tersedia juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan.

Namun, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus memilah kebutuhan yang paling mendesak.

"Karang Taruna banyak yang sudah rusak, jadi memang harus diperbaiki. Kalau diperbaiki kan butuh anggaran," katanya.

Selain kantor Karang Taruna, Ramly turut menyoroti kondisi sejumlah fasilitas olahraga di Jakarta yang telah berusia puluhan tahun.

Anggota Komisi E itu menyebut revitalisasi fasilitas tersebut penting agar dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya anak muda, untuk melakukan kegiatan positif.

Ramly menegaskan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran.

Menurutnya, program atau kegiatan yang berskala besar dapat ditunda apabila anggaran terbatas, sementara fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga perlu tetap diperhatikan.

"Pembahasan tadi dari hati ke hati, kita harus untuk kepentingan masyarakat yang kita dahulukan. Kalau yang besar-besar ya kita coba tunda, tapi yang hibah-hibah kita sisir saja buat kepentingan masyarakat," tukas Ramly. (*)