Soroti Pangan Murah Langka, Legislator Golkar Farah Savira Minta Kuota Ditambah dan Website Diperbaiki

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, menyoroti kendala dalam pelaksanaan program pangan bersubsidi di Jakarta.

Ia meminta Pemprov DKI membenahi sistem pendaftaran online sekaligus menambah kuota pasokan komoditas agar program tersebut lebih mudah diakses masyarakat.

Hal itu disampaikan Farah dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Legislator Golkar Farah Savira Minta Tanggung Jawab Kota Layak Anak di Jakarta Diperjelas hingga Tingkat Kelurahan

Farah mengatakan, Fraksi Golkar mendukung langkah Pemprov DKI menjaga keberlanjutan program subsidi pangan.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp370 miliar agar distribusi pangan kepada masyarakat tetap berjalan.

Namun, menurutnya, efektivitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam mengakses pangan bersubsidi.

Di lapangan, Farah menyebut masih terdapat dua kendala utama, yakni kuota komoditas yang terbatas sehingga cepat habis dan sistem pendaftaran antrean online melalui website yang kerap mengalami gangguan teknis.

"Di lapangan, warga masih dihadapkan pada dua kendala utama: kuota komoditas yang terbatas sehingga sering kali habis sebelum didistribusikan, serta sistem pendaftaran antrian online via website yang kerap error saat diakses," kata Farah dalam rapat tersebut.

Karena itu, Farah mempertanyakan alasan kuota pangan murah di sejumlah titik distribusi masih terbatas dan cepat habis sebelum masyarakat mendapatkan komoditas bersubsidi.

Ia juga meminta Pemprov DKI menjelaskan langkah konkret untuk membenahi infrastruktur digital pendaftaran online agar gangguan teknis tidak terus terjadi.

Selain persoalan kuota dan sistem digital, Farah mempertanyakan ketepatan sasaran penerima manfaat serta beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendatangi titik distribusi.

"Apakah penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan? Apakah masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mengambil pangan bersubsidi?" ujarnya.

Anggota Komisi E itu juga meminta Pemprov DKI memastikan sistem pendaftaran digital tetap dapat diakses kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi, termasuk lansia.

Menurutnya, distribusi pangan bersubsidi juga perlu dievaluasi agar lebih merata antarwilayah serta memiliki pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan penerima manfaat.

Fraksi Golkar, lanjut Farah, mendesak adanya perombakan total terhadap sistem pendaftaran online bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI diminta menambah kuota pasokan komoditas secara riil.

"Kami mengusulkan agar titik distribusi pangan bersubsidi semakin mendekati domisili masyarakat," kata Farah.

Farah turut mendorong integrasi data penerima manfaat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan tetap menyediakan pelayanan langsung bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses sistem digital.

"Prinsipnya sederhana: jangan sampai masyarakat memperoleh subsidi harga pangan, tetapi justru harus mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga besar hanya untuk menghadapi website error dan kuota yang habis," pungkasnya. (*)