Legislator Golkar Farah Savira Minta Penanganan Stunting di Jakarta Pakai Satu Data dan Satu Rencana Intervensi

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat penanganan stunting melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Farah mengatakan, persoalan stunting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara serius.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Jakarta, prevalensi stunting tercatat sebesar 17,6 persen pada 2023.

Baca Juga: Atasi Pengelolaan Sampah, Legislator Golkar Judistira Sebut Pansus Sampah Rencanakan Studi Banding ke Cina

Hal itu disampaikan Farah dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, beberapa waktu lalu.

"Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Persoalan stunting masih harus ditangani secara serius," kata Farah dalam rapat tersebut.

Menurut Farah, penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian makanan tambahan.

Sebab, persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor yang saling berhubungan.

"Persoalan stunting berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, kesehatan ibu, pola pengasuhan, air bersih, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, dan kualitas gizi anak," ujarnya.

Karena itu, Farah mempertanyakan keseragaman data yang digunakan seluruh perangkat daerah dalam menentukan sasaran penanganan stunting di Jakarta.

Ia meminta Pemprov DKI menjelaskan jumlah anak yang telah teridentifikasi memiliki risiko stunting serta memastikan intervensi yang diberikan kepada mereka dilakukan secara terpadu.

"Karena itu, kami mempertanyakan apakah seluruh perangkat daerah telah menggunakan data sasaran yang sama. Berapa jumlah anak yang telah teridentifikasi memiliki risiko stunting? Apakah intervensi yang diberikan kepada mereka sudah dilakukan secara terpadu?" kata Farah.

Farah juga menyoroti potensi terjadinya tumpang tindih penerima program. Menurutnya, perlu ada mekanisme yang memastikan bantuan tidak berulang diterima oleh keluarga yang sama, sementara keluarga lain yang membutuhkan justru belum terjangkau.

"Dan bagaimana memastikan agar satu keluarga tidak menerima berbagai program secara berulang sementara keluarga lain yang membutuhkan justru belum terjangkau? Mohon Penjelasan!" ujarnya.

Sebagai solusi, Fraksi Golkar mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai data dan program pemerintah dalam penanganan stunting.

"Fraksi Partai Golkar mengusulkan pendekatan yang lebih terintegrasi, yaitu satu keluarga, satu data dan satu rencana intervensi," kata Farah.

Menurutnya, data mengenai kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, sanitasi, hingga kondisi ekonomi keluarga perlu dapat saling terhubung.

Dengan demikian, intervensi terhadap keluarga yang memiliki anak berisiko stunting dapat dilakukan secara lebih terpadu.

Selain integrasi data, Farah mendorong penguatan Posyandu dan Puskesmas sebagai tempat utama untuk melakukan deteksi dini terhadap risiko stunting.

"Kami juga mendorong penguatan Posyandu dan Puskesmas sebagai tempat utama untuk melakukan deteksi dini," ujarnya.

Anggota Komisi E itu mengingatkan agar persoalan kesehatan anak dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin, sehingga intervensi tidak baru dilakukan ketika kondisi anak sudah terlambat untuk ditangani.

"Jangan sampai persoalan baru diketahui ketika kondisi anak sudah terlambat untuk ditangani. Mohon Tanggapan!" pungkasnya. (*)