Jakarta

Ganjil Genap Jakarta Belum Dicabut, Gubernur Pramono: Tunggu Pembangunan MRT hingga Kota Tua Rampung

Laode Akbar | 12 Oktober 2026, 18:37 WIB
Ganjil Genap Jakarta Belum Dicabut, Gubernur Pramono: Tunggu Pembangunan MRT hingga Kota Tua Rampung
Ilustrasi - Sistem Ganjil Genap di Jakarta

AKURAT JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, belum memastikan pencabutan kebijakan ganjil genap di Jakarta.

Salah satu pertimbangannya adalah pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) yang belum rampung hingga kawasan Kota Tua.

Pramono mengatakan, pencabutan ganjil genap perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kesiapan transportasi publik.

Baca Juga: Ganjil Genap Disebut Kurangi Kemacetan 29,53 Persen, Dishub DKI Tetap Evaluasi Dampak Ekonomi

"Setiap waktu pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ganjil genap masih dipertahankan atau tidak? Tentunya kalau saya jawab sekarang, saya tidak melihat kenyataan yang ada," kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia khawatir, jika kebijakan tersebut dihapus sebelum pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota selesai, kondisi lalu lintas Jakarta justru akan terganggu.

"Begitu saya cabut kebijakan ini, ternyata belum selesai sampai dengan Kota Tua, pasti lalu lintas ataupun transportasinya juga terganggu," tuturnya.

Saat ini, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A menghubungkan Bundaran HI hingga Kota Tua melalui sejumlah kawasan, termasuk Harmoni dan Glodok.

Pembangunan jalur tersebut dilakukan secara bertahap. Segmen Bundaran HI–Harmoni ditargetkan beroperasi pada 2027, sedangkan segmen Harmoni–Kota ditargetkan selesai pada 2029.

Hingga kini, Pramono belum mengumumkan keputusan final mengenai pencabutan ganjil genap.

Karena itu, kebijakan tersebut masih berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka peluang untuk mengkaji ulang penerapan sistem ganjil genap yang telah berjalan selama sekitar 10 tahun di ibu kota.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, evaluasi diperlukan untuk melihat kembali penerapan kebijakan ganjil genap, termasuk rute-rute yang saat ini diberlakukan.

"10 tahun kan ganjil genap itu. Dan memang antara perekonomian dan kemacetan, kan... Nah, kalau di sisi perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait itu, ya ada beberapa yang mati, nah ini juga akan kita lihat kembali nantinya, ya," kata Budi kepada wartawan dikutip, Selasa (29/9/2026). (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

L
Reporter
Laode Akbar
Y