Legislator Golkar Ramly HI Desak Pansus Agraria Surati Gubernur DKI, Kritik Kanwil BPN Tak Serius

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengusulkan agar Panitia Khusus (Pansus) Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DPRD DKI Jakarta segera bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk meminta arahan terkait penyelesaian persoalan pertanahan warga.

Usulan tersebut disampaikan Ramly menyusul kritiknya terhadap keseriusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta dalam mengikuti pembahasan pansus.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Dorong Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid dan Musala, Posko di Jakut Jadi Sorotan

Ia menyoroti perwakilan Kanwil BPN yang menurutnya sebelumnya rutin hadir, tetapi belakangan tidak lagi terlihat dalam rapat.

"Yang kita lihat, terdahulu Kanwil itu hadir, sekarang tidak pernah hadir. Artinya tidak pernah serius," kata Ramly dalam rapat Pansus Agraria dan PTSL DPRD DKI Jakarta.

Menurut Ramly, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pembahasan pansus berkaitan dengan berbagai masalah pertanahan yang dihadapi masyarakat.

Ia meminta keterlibatan aktif Kanwil BPN, Kantor Pertanahan (Kantah), serta unsur Pemprov DKI Jakarta agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada pembahasan rapat.

Ramly juga menyoroti ketidakhadiran Asisten Pemerintahan (Aspem) Pemprov DKI Jakarta dalam rapat tersebut.

Ia berharap perwakilan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga wilayah dapat hadir secara konsisten untuk menindaklanjuti persoalan yang dibahas.

Karena itu, Ramly meminta agar surat kepada Gubernur disampaikan melalui Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin.

Ia berharap Gubernur memberikan arahan mengenai keseriusan dan keterlibatan instansi terkait dalam menyelesaikan persoalan agraria.

"Dalam waktu dekat kita buat surat kepada Gubernur melalui Ketua DPRD, kita minta petunjuk tentang keseriusan bagi Pemprov dan Kanwil untuk menyelesaikan persoalan ini," tukasnya. (*)