Legislator Golkar Andri Santosa Minta Tambahan Modal PAM Jaya Dikawal Kontrak Kinerja, Ini Alasannya

AKURAT JAKARTA – Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta meminta tambahan modal untuk PT Air Minum Jaya (Perseroda) atau PAM Jaya dikawal melalui kontrak kinerja yang terukur.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penambahan modal berdampak langsung terhadap perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah), beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dukung Transjakarta Jadi Perseroda, Legislator Golkar Andri Santosa Soroti Usulan Modal Dasar Naik Jadi Rp13,4 Triliun

Andri menyoroti cakupan layanan air perpipaan PAM Jaya yang hingga 2025 baru mencapai 80,24 persen.

Padahal, untuk memenuhi target cakupan layanan 100 persen pada 2029, jumlah pelanggan harus ditingkatkan dari 1,18 juta menjadi 1,56 juta sambungan.

Selain perluasan jaringan, Andri juga menyoroti tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) yang masih mencapai 44,99 persen.

Angka tersebut setara dengan sekitar 176 juta meter kubik air olahan yang tidak tertagih setiap tahunnya.

Menurut Andri, kewajiban pemenuhan layanan air minum tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan penugasan Gubernur melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 beserta perubahannya.

Karena itu, perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda tidak boleh membuat kewajiban pelayanan tersebut menjadi longgar.

Andri juga mengingatkan efektivitas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah bergantung pada ketersediaan jaringan perpipaan.

Menurutnya, larangan penggunaan air tanah tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat dan gedung-gedung belum mendapatkan akses terhadap layanan air perpipaan.

"Fraksi Partai Golkar mendesak agar tambahan modal dikunci pada kontrak kinerja dengan target tahunan penambahan sambungan, penurunan kehilangan air, kualitas dan kontinuitas air, serta pengurangan penggunaan air tanah," kata Andri.

Ia juga mendorong adanya insentif penutupan sumur air tanah dalam (deep well) bagi gedung yang beralih menggunakan air perpipaan.

Selain itu, PAM Jaya diminta menyampaikan laporan tahunan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan tambahan modal dan pencapaian target pelayanan.

Anggota Komisi B itu menegaskan, pembangunan jaringan perpipaan harus diprioritaskan di wilayah yang cakupan layanan air perpipaannya masih rendah.

Dengan demikian, tambahan modal yang diberikan kepada PAM Jaya tidak hanya tercatat sebagai investasi perusahaan, tetapi juga menghasilkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses air bersih bagi warga.

"Modal harus terlihat menjadi pipa, sambungan, dan air yang benar-benar mengalir ke rumah warga," pungkasnya. (*)