Legislator Golkar Dimaz Raditya Minta BPAD Cek Status Aset Sebelum Anggarkan Pemagaran

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta memeriksa status dan rencana pemanfaatan aset milik daerah sebelum mengalokasikan anggaran pemagaran.

Hal itu disampaikan Dimaz saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2027, Senin (9/11/2026).

Ia menyoroti usulan anggaran pemagaran sejumlah aset daerah yang diajukan BPAD.

Baca Juga: Cuaca Jakarta Hari Ini, Rabu 11 November 2026, Waspada Jakarta Selatan Hujan Petir

Menurut Dimaz, pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan aset yang akan dipagari memang belum memiliki rencana pembangunan maupun pemanfaatan lainnya.

Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang dialokasikan tidak terbuang percuma, terutama apabila lahan yang hendak dipagari ternyata sudah masuk dalam rencana pembangunan.

"Dicek dulu asetnya. Apakah memang belum ada rencana untuk dibangun atau sudah ada," ujar Dimaz.

Selain status aset, ia juga meminta BPAD mempertimbangkan aktivitas yang berlangsung di lokasi sebelum melakukan pemagaran.

Hal ini terutama berlaku bagi aset daerah yang sudah dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak lain.

Menurut Ketua Komisi C itu, rencana pemagaran harus memperhatikan potensi pemanfaatan aset agar tidak menghambat kegiatan yang telah berjalan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi C turut mempertanyakan rencana pemagaran aset di wilayah Jakarta Selatan.

Pasalnya, beberapa lahan berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan usaha maupun pembangunan fasilitas publik.

Menanggapi masukan tersebut, perwakilan BPAD menjelaskan bahwa usulan pemagaran berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna aset sebagai bagian dari upaya pengamanan barang milik daerah.

BPAD juga menyatakan akan memperkuat proses identifikasi dan koordinasi sebelum pemagaran dilakukan.

Pemeriksaan meliputi status aset hingga peluang optimalisasi terhadap lahan yang belum dimanfaatkan.

Dimaz berharap seluruh OPD dapat menyusun perencanaan belanja secara tepat sasaran dalam RAPBD 2027.

"Memastikan setiap anggaran berdasarkan kebutuhan. Sesuai dengan rencana pemanfaatan," tukasnya. (*)