Jakarta

Legislator Golkar Dimaz Raditya: Komisi C Rekomendasikan Skema Pendanaan Rp7,7 Triliun dari PT SMI dan KBDBH

Laode Akbar | 16 November 2026, 19:18 WIB
Legislator Golkar Dimaz Raditya: Komisi C Rekomendasikan Skema Pendanaan Rp7,7 Triliun dari PT SMI dan KBDBH
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya

AKURAT JAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta merekomendasikan struktur pendanaan sebesar Rp7,7 triliun melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KBDBH) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.

Rekomendasi tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, saat membacakan hasil pembahasan Komisi C dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dimaz menjelaskan, rekomendasi Komisi C berkaitan dengan usulan baru dari pihak eksekutif yang mengalihkan skema pendanaan dari obligasi daerah menjadi pinjaman PT SMI dan penyesuaian KBDBH.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Minta BPAD Cek Status Aset Sebelum Anggarkan Pemagaran

Ia menegaskan, Komisi C tidak berada dalam posisi menolak ataupun menerima rencana penerbitan obligasi daerah. Namun, pihaknya merespons perubahan skema pendanaan yang diajukan eksekutif.

"Komisi C tidak dalam posisi menolak atau menerima obligasi daerah, melainkan merespons usulan baru dari pihak eksekutif yang mengalihkan skema pendanaan dari obligasi daerah menjadi pinjaman PT SMI dan penyesuaian kurang bayar dana bagi hasil atau KBDBH," kata Dimaz.

Dalam rekomendasinya, Komisi C mengusulkan komposisi pendanaan sebesar Rp4,7 triliun yang bersumber dari pinjaman PT SMI dan Rp3 triliun dari KBDBH.

Namun, rekomendasi tersebut disertai catatan terkait kemungkinan realisasi KBDBH yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari pemerintah pusat hingga akhir Desember.

Apabila besaran KBDBH yang diberikan pemerintah pusat kurang dari Rp3 triliun, Komisi C merekomendasikan agar selisih kekurangannya dimasukkan ke dalam postur pinjaman PT SMI.

Penyesuaian tersebut nantinya dilakukan dengan memperhitungkan kembali pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan.

"Jika sampai akhir Desember berdasarkan besaran KBDBH yang diberikan pemerintah pusat kurang dari 3 triliun, maka selisih angka tersebut dimasukkan dalam postur pinjaman PT SMI dengan menyesuaikan pokok pinjaman dan bunga," ujar Ketua Komisi C itu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana pembiayaan pembangunan melalui skema obligasi daerah hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menyepakati alternatif pembiayaan untuk memastikan berbagai program pembangunan di ibu kota tetap berjalan.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mencari jalan keluar agar pembangunan tidak terhambat karena proses persetujuan penerbitan obligasi yang belum menemui kepastian.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Dan karena tentunya tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar," kata Pramono saat ditemui di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua alternatif pembiayaan yang telah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta, yakni melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

L
Reporter
Laode Akbar
Y