Jakarta

Obligasi Daerah Tak Disetujui, Pemprov DKI Ajukan Pinjaman PT SMI Rp4,5 Triliun untuk APBD 2027

Yusuf Doank | 17 November 2026, 17:48 WIB
Obligasi Daerah Tak Disetujui, Pemprov DKI Ajukan Pinjaman PT SMI Rp4,5 Triliun untuk APBD 2027
Gubernur Pramono Anung bersama Mendagri Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta. (Dok. Pemprov DKI)

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,5 triliun.

Langkah ini ditempuh setelah rencana penerbitan obligasi daerah tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pinjaman dari PT SMI tersebut akan dikombinasikan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3 triliun untuk menutup total kebutuhan pendanaan APBD 2027 yang mencapai sekitar Rp7,5 triliun.

Baca Juga: Legislator Golkar Basri Baco Tegaskan Tak Ada Diskriminasi dalam Sekolah Swasta Gratis, Madrasah hingga SLB Bisa Ikut

Hal itu diungkapkan Pramono usai menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).

"Jadi, di APBD kita itu ada kebutuhan kurang lebih Rp7,5 triliun. Yang Rp3 triliun nanti dari DBH dan yang Rp4,5 triliun itu dari SMI," kata Pramono.

Pramono mengaku memaklumi keputusan tidak disetujuinya skema obligasi daerah. Menurutnya, pemerintah pusat khawatir penerbitan obligasi oleh Jakarta akan memicu daerah lain mengajukan kebijakan serupa.

"Terus terang saya juga bisa memahami ketika obligasi tidak mendapatkan persetujuan karena takutnya kalau obligasi ini kan semua daerah akan minta dan ikut serta," ujarnya.

Di sisi lain, Pramono memastikan kondisi fiskal dan kemampuan keuangan Jakarta sangat mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sebesar Rp4,5 triliun kepada PT SMI.

"Dari SMI-nya tentunya bagi Jakarta, angka itu pasti bisa. Kemampuan bayarnya lebih dari cukuplah Jakarta dengan kemampuan yang ada," tegasnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian membenarkan bahwa penolakan penerbitan obligasi daerah dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap kapasitas fiskal daerah lain.

Meski Jakarta dinilai mampu, banyak daerah lain yang dikhawatirkan ikut mengajukan obligasi tanpa memiliki kemampuan membayar kewajibannya.

"Kalau untuk Jakarta mungkin memiliki kemampuan membayar, tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut, yang tidak punya kemampuan bayar. Kami punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah dan hanya tergantung ke pusat, seperti DAU," jelas Tito.

Sebagai solusi alternatif, pemerintah pusat menyiapkan mekanisme pembiayaan lewat PT SMI serta pemenuhan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH).

Adapun cicilan pinjaman ke PT SMI nantinya diusulkan dapat dibayarkan melalui pemotongan DBH yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada Jakarta.

Tito pun mengapresiasi sejumlah program strategis yang dipaparkan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari pembangunan rumah sakit, perluasan jaringan LRT, penanggulangan banjir, hingga penanganan kemacetan.

Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menerbitkan surat rekomendasi sebagai syarat pencairan pinjaman dari PT SMI.

"Setelah saya mendengar paparan beliau (Gubernur), kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera," tandas Tito. (*)

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Y
Reporter
Yusuf Doank
Y