Dianggap Langgar Regulasi, Heru Budi: Saya Tidak Anti ITF

AKURAT.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melanggar empat regulasi buntut pembatalan Intermediate Treatment Facility (ITF).

Menanggapi hal tersebut, Heru menegaskan bahwa ia tidak anti ITF. Dijelaskan Heru, ITF mungkin dilaksanakan dikemudian hari, namun konsepnya harus diubah.

"Saya tidak anti dengan ITF, silahkan B to B dengan catatan tidak ada tipping fee," kata Heru di Jakarta, Rabu (09/08).

Heru menilai, tipping fee yang terlalu besar akan membebani anggaran daerah di kemudian hari.

"Pemda DKI gak punya uang buat tipping fee. Kalau diitung-itung masa satu tahun Pemda DKI ngeluarin sampai 3 triliun," ungkapnya.

Sambungnya, jika kemudian ITF dibangun lebih baik sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov DKI, tanpa ada campur tangan swasta.

"Yasudah kalau memang harus ITF(biar) Pemda DKI yang bikin. Kan kalau Pemda DKI yang bikin jadi punya Pemda DKI. Truk sampahnya punya DKI. Sampahnya dibuang ke ITF. Pemda DKI juga ada BLUD kan," paparnya.

Dikatakan Heru, saat ini pihaknya tengah fokus ke Refuse Derived Fuel (RDF) yang dianggap lebih tepat mengatasi persoalan sampah di Jakarta saat ini ketimbang ITF. Apalagi pengolahan RDF bisa memproduksi semen dan menyumbang pendapatan bagi DKI.

"Sekarang gini, ITF itu kita bayar tipping fee. RDF kita kelola sampah bisa menghasilkan (duit), mendapatkan (duit). Bukan minta mencari yang bisa mendatangkan keuntungan tapi kan RDF sekarang udah jalan. Mendapatkan pemasukan yang tidak mengeluarkan biaya," imbuh Heru.

"Di sisi lain ITF saya bangun keluar biaya, di sisi lain mendapat biaya itu gimana good governance nya? Keuangannya?" sambungnya.

Heru pun mengaku sudah melaporkan pembatalan itu ke pihak terkait, termasuk Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri LHK, Siti Nurbaya.

"Saya udah lapor ke Menko. Udah (komunikasi) dengan semuanya yang terkait," ujar Heru.

"Iya (udah setuju)," pungkasnya.