Strategi Diplomasi Berhasil, Indonesia Pegang Kendali Dewan HAM PBB Selama 2026

AKURAT JAKARTA - Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026.

Penetapan ini dilakukan dalam pertemuan organisasi di Jenewa pada 8 Januari 2026, setelah sebelumnya negara-negara Asia-Pacific Group (APG) menyepakati pencalonan Indonesia pada Desember 2025.

Jabatan strategis ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa yang memiliki pengalaman luas sebagai mantan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar untuk India dan Bhutan.

Baca Juga: KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji

Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema "A Presidency for All" dengan komitmen untuk menjalankan tugas secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia akan mengedepankan prinsip transparansi dan imparsialitas guna membangun kepercayaan.

Serta memperkuat dialog lintas kawasan di tengah tantangan multilateral global.

Baca Juga: Diduga Hina NU dan Muhammadiyah, Komika Pandji Pragiwaksono Resmi Dipolisikan

Presidensi ini merupakan yang pertama bagi Indonesia sejak pembentukan Dewan HAM PBB pada 2006.

Melengkapi rekam jejak panjang negara ini yang sebelumnya telah enam kali menjadi anggota dewan dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden.