Banyak Aduan Kepesertaan KJP Mendadak Hilang, Begini Kata Dinsos DKI

AKURAT.CO - Kepala Dinas Sosial DKI, Premi Lasari angkat bicara terkait banyaknya keluhan warga yang status kepesertaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mendadak hilang karena clenasing data dari Dinsos.

Premi menuturkan bahwa pihak terus melakukan penyesuaian data, verifikasi dan validasi (verivali) lapangan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sesuai dengan amanat Permensos.

"Jadi memang kan, jumlah DTKS kita cukup banyak 5,3 juta, sementara jumlah penduduk DKI aja 10 juta-an untuk itu kami melakukan verifikasi sesuai dengan amanat Permensos bahwa Pemda wajib melakukan verifikasi atas data yang ada dalam DTKS," kata Premi, Sabtu (29/07).

Dikatakan Premi, atas dasar itu kemudian pihaknya melakukan penidaklayakan dari data DTKS. Dan dari 5,2 juta, Dinsos melakukan penidaklayakan hampir 1,1 juta.

Premi menuturkan penidaklayakan dilakukan agar bansos tepat sasaran. Jika ternyata ada masyarakat yang tidak setuju, kata Premi, maka masyarakat dapat komplain melalui forum sanggah.

"Bansos itu setuju dong tepat sasaran? Nanti kalau bansos-bansos yang tidak tepat sasaran ini bisa kita alihkan untuk programg-program lainnya. Buat program perbaikan jalan, peningkatan layanan publik, dan lainnya. Nah kami lakukan kemudian ketidaklayakan," tutur Premi.

"Ternyata masyarakat ada yang komplain. Misal, oh saya sebenernya miskin, kok saya dibuat tidak layak? Nah kemudian sebagai pemerintah kita membuka forum sanggah. Masyarakat boleh menyanggah," sambungnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat menyanggah melalui website siladu.jakarta.go.id, WhatsApp, atau Twitter resmi Dinsos DKI.

Dari data yang masuk ke forum sanggah, lanjut Premi, pihaknya kemudian melakukan verifikasi dan validasi lapangan.

"Darisana kita mendapatkan data yang menyanggah. Disana yang menyanggah itu ternyata alamat tidak temukan, bagaimana kita memberikan bansos alamatnya tidak ada? Tapi dia menyanggah, saya alamatnya ada kok," ujarnya.

"Kemudian misalnya kemarin itu ada yang punya mobil, tapi dia merasa tidak punya mobil, kami cek di Bapenda punya mobil," sambung Premi.

Terkait kepemilikan mobil, kata Premi, ada beberapa masyarakat yang merasa dipinjam KTP-nya oleh tetangga dan perusahan. Hal ini lah yang membuat data orang tersebut dihapus.

"Makanya salah satu yang kami sosialisasikan, masyarakat tolong kalau KTPnya dipinjam untuk beli mobil gitu, jangan mau. Karena pasti kalau dia orang tidak mampu tapi punya mobil, pasti akan tercoret," tegas Premi.

Premi memaparkan, pihaknya sudah membuka forum sanggah dari September 2022 hingga 28 Juli 2023 yang dibagi menjadi beberapa tahap dan kini pihaknya tengah melakukan verivali di lapangan.

"Kita sudah melakukan verivali di lapangan tahap 1. Saat ini kita juga lagi turun ke lapangan dari tanggal 20 sama 30 Juli ini yang kemiskinan ekstrim, stunting, sama KJP tapi tidak ada di DTKS," paparnya.

"Nah yang ini (tahap 2 dan 3) akan dilakukan verivali lapangan di tanggal 7 sampai 18 Agustus. Sehingga orang-orang ini yang kemarin yang dapat KJP tapi tercoret, kita cek ulang," pungkas Premi.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengatakan bahwa anggotanya banyak menerima aduan, lantaran warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial pendidikan (KJP) mendadak dicabut kepesertaannya karena dianggap tercatat memiliki aset kendaraan dan dianggap tak lagi berdomisili di Jakarta. Hingga akhirnya terdampak cleansing (pembersihan) data yang dilakukan Dinas Sosial.