‎Forum Konsultasi Publik Jasa Bahari Dorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Perizinan

‎

AKURAT JAKARTA – Direktorat Jasa Bahari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
‎
‎Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga asosiasi industri.
‎
‎FKP menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan, menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan, serta memastikan layanan perizinan di sektor jasa bahari berjalan lebih tepat sasaran dan berintegritas.

Baca Juga: Dinas Pendidikan DKI Jakarta Minta Sekolah Dekat Lokasi Demo untuk Belajar Di Rumah, Agar Siswa Tak Terprovokasi Ikut Unjuk Rasa‎

‎Dalam paparannya, Rasman Manafi, Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI), menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai ruang kolaborasi.
‎
‎“FKP bukan hanya sarana konsultasi, tetapi juga instrumen membangun kepercayaan publik. Melalui keterbukaan informasi dan partisipasi aktif, setiap kebijakan perizinan akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga bisa dijalankan dengan lebih efektif dan minim resistensi,” ujar Rasman.
‎
‎Menurutnya, sektor jasa bahari memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi biru. Karena itu, transparansi dalam perizinan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat daya saing nasional.

Baca Juga: Gubernur Pramono Minta Sekolah Perketat Pengawasan Agar Siswa Tidak Ikut Demo atau Unjuk Rasa
‎
‎Akademisi dorong penerapan teknologi dan sistem terintegrasi
‎
‎Sementara itu, Yonvitner, Ketua Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, menilai penerapan teknologi menjadi kunci dalam mempercepat pelayanan perizinan.
‎
‎“Sistem perizinan yang terintegrasi akan memudahkan pelaku usaha sekaligus memperkecil peluang penyimpangan. Dengan digitalisasi, proses pengajuan izin bisa lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tegas Yonvitner.
‎
‎Ia menambahkan, dunia usaha kini membutuhkan kepastian hukum yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Perubahan regulasi melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola perizinan berbasis risiko.
‎
‎Direktorat Jasa Bahari juga menegaskan komitmen reformasi birokrasi dengan mengacu pada standar internasional ISO 9001 (Manajemen Mutu) dan ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Dengan standar ini, setiap proses perizinan—mulai dari izin membangun bangunan dan atau instalasi di perairan, reklamasi, hingga wisata bahari—dapat berjalan sesuai prinsip integritas, mutu tinggi, dan efisiensi.
‎
‎FKP kali ini juga membahas topik strategis seperti penyederhanaan prosedur perizinan, klasifikasi tingkat risiko usaha, serta peluang dan tantangan jasa bahari dalam memperkuat ekonomi biru.
‎
‎Membangun masa depan jasa bahari berkelanjutan
‎
‎Melalui forum ini, Direktorat Jasa Bahari berharap semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan implementatif.
‎
‎“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari semangat kolaborasi. Dengan begitu, sektor jasa bahari dapat berkembang, memberi manfaat ekonomi, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut kita,” tutup Rasman.
‎Indonesia.
‎
‎FKP menjadi bukti nyata bahwa reformasi pelayanan publik bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret menuju tata kelola perizinan yang lebih transparan, partisipatif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi biru Indonesia.(*)