Pengamat Sebut Alasan Program Sarapan Gratis di Jakarta Dibatalkan Karena Ada Kecemasan dari Pemerintah Pusat, Benarkah?
AKURAT JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa wacana Sarapan Gratis yang dicanangkan oleh pihaknya kembali batal dilaksanakan.
Pram mengatakan, pihaknya akan mengganti program Sarapan Gratis ini untuk keperluan perbaikan kantin sekolah dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Hal ini disampaikannya usai mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga: Siap Perang! Timnas Indonesia Latihan Perdana di Sydney Australia, Pemain Sudah Berdatangan
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, menilai bahwa pembatalan program Sarapan Pratis akibat terjadi kecemasan oleh pemerintah pusat. Sebab, program ini menyerupai Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Apalagi, mengingat Pramono bukanlah bagian dari partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merupakan koalisi pemegang pemerintah pusat saat ini.
"Iya bisa saja ini memang ada kecemasan, kepanikan ya bahwa program sarapan gratis ini kan kebetulan secara politis ini ada di Pramono Anung ini kan orang PDIP yang berbeda dengan pemerintah. Bukan bagian KIM lah ya, oposisi," ujar Trubus, Sabtu (15/3/2025).
Menurutnya, hal ini sepertinya lebih ke sana arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis.
Kemudian, kata Trubus, apapun alasannya itu Pramono harusnya program ini tetap jalan karena sudah menjadi janji-janji kampanyenya. Jika membatalkan, maka otomatis malah menurunkan kepercayaan publik atau public trust dirinya.
"Jadi dalam hal ini supaya memberikan konsistensi, public trust-nya terjaga, Harusnya malah tetap dilaksanakan. Kalau menurut saya harusnya terus jalan nggak peduli dengan urusan tekanan pusat ataupun apa," tuturnya.
Selanjutnya, terkait anggaran dari program ini, ia menilai bahwa itu bisa dicarikan dan tidak dari pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta.
"Mungkin dicarikan anggaran dari kerjasama dengan BUMD, swasta lah ya, istilahnya PPP Public Private Partnership gitu, KPBU ya, kerja sama pemerintah badan usaha, sebenarnya kan seperti itu," katanya.
Jadi, ia menilai bahwa Pramono harusnya tetap menjalankan program ini dengan kebijakannya dengan anggarannya tidak melalui APBD.
"Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerjasama dengan bedan usaha lain kan gitu Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan," tukasnya.
Baca Juga: Masih Buka Mudik Gratis Rute Pati Jawa Tengah, Sediakan Belasan Bus Simak Infonya di Sini
"Sekarang yang penting itu dia menunjukkan inovasinya kreatifitasnya sebagai seorang pemimpin kompetensinya. Malah menurut saya ini peluang, bukan akhirnya malah mengikuti arahan tekanan pusat gitu," pungkasnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
