HAPPI: Maksimalkan Potensi Laut, Indonesia Targetkan Swasembada Protein Akuatik pada 2029

AKURAT JAKARTA — Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) menyatakan bahwa optimalisasi sektor kelautan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk mencapai swasembada protein nasional.

Langkah ini krusial mengingat Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan ketahanan pangan berupa defisit protein hewani.

Ketua Umum DPP HAPPI, Muh. Rasman Manafi, mengungkapkan bahwa sebagai negara maritim dengan wilayah laut mencakup 70 persen total luas negara, Indonesia justru mengalami defisit protein hewani hingga 880.452 ton per tahun.

Baca Juga: Isu UEA Cairkan Dana Rp163 Triliun ke Iran Pecah, Abu Dhabi Bantah

Angka tersebut setara dengan 14,23 persen dari total kebutuhan nasional.

"Ketimpangan konsumsi ikan antarwilayah juga terlihat sangat kontras. Di saat masyarakat Maluku dan Papua mencatat konsumsi 79 hingga 82 kilogram per kapita per tahun, wilayah lain seperti DI Yogyakarta dan Lampung justru berada di bawah 40 kilogram," ujar Rasman dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Rasman menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya paradoks pangan akuatik ini. Pertama, belum terintegrasinya sistem rantai dingin (cold chain).

Minimnya fasilitas cold storage dan armada truk berpendingin di kawasan Indonesia Timur memicu angka kehilangan pascapanen (post-harvest losses) melonjak hingga 30-40 persen.

Kedua, adanya hambatan kultural di mana pola konsumsi masyarakat masih dominan berorientasi daratan, sehingga ikan kerap hanya dianggap sebagai lauk pelengkap.

Ketiga, ketimpangan akses yang membuat pemanfaatan potensi pangan akuatik nasional baru menyentuh angka 6,8 persen dari total 18 juta hektare potensi yang tersedia.

Merespons situasi tersebut, pemerintah telah menetapkan target untuk menaikkan konsumsi ikan nasional dari 55 kilogram menjadi 60 kilogram per kapita per tahun, sekaligus menekan angka kehilangan pascapanen hingga tersisa 15 persen.

Peta jalan swasembada protein ini dirancang secara bertahap melalui tiga fase strategis:

Periode 2026–2027: Difokuskan pada pembangunan rantai dingin (cold chain) dari kapal ke pasar.

Periode 2027–2028: Penuntasan defisit protein nasional secara signifikan.

Periode 2028–2029: Pencapaian swasembada total dengan target volume produksi 25 juta ton ikan serta peningkatan produktivitas budidaya sebesar 30 persen.

Untuk mengawal target tersebut, koordinasi lintas sektor akan digerakkan oleh Tim Percepatan Swasembada Protein Akuatik (TPSPA) melalui tiga program prioritas utama.

Program pertama meliputi diversifikasi dan keamanan pangan melalui implementasi Perpres 81/2024, sertifikasi kewajiban SKP dan HACCP untuk 50 persen Unit Pengolahan Ikan skala kecil-menengah, serta penyediaan menu ikan dua kali seminggu dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah kedua bertumpu pada penguatan infrastruktur logistik lewat pembangunan 500 unit cold storage baru, pengembangan 1.000 Kampung Nelayan Modern, subsidi reefer truck, serta penerapan pemantauan suhu berbasis digital secara real-time.

Sementara langkah ketiga diarahkan pada modernisasi produksi lewat pendekatan Aquaculture 4.0, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk sistem bioflok, alat tangkap selektif, hingga riset genetik bibit unggul udang, nila, dan lele.

Seluruh rencana taktis ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Nomor 2 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta pelaksanaan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 demi mewujudkan kemandirian gizi nasional.(*)