Bagaimana Bisa Nama Anggota DPR Masuk Desil 4 Penerima Bansos,

AKURAT JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, buka suara mengenai namanya yang viral karena tercatat dalam kelompok desil 4 penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Eva menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima bantuan sosial tersebut.

"Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai nama saya yang tercatat dalam kelompok desil 4, saya perlu menyampaikan klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman," kata Eva dalam keterangan resminya, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga: Honda Supra X Cross 125 Bikin Geger dengan Torsi 9,55 Nm dan Kelincahan Mutlak Cocok untuk Melibas Jalanan Rusak Seharian

"Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut," lanjutnya.

Mendapati namanya mendadak masuk dalam kelompok masyarakat berpendapatan rendah, Anggota DPR Dapil Sulawesi Selatan III ini mengaku kaget dan bingung.

Dia pun langsung mempertanyakan kejanggalan pendataan tersebut saat rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya langsung mempertanyakan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan meminta agar sumber serta proses pendataannya diperiksa," tegasnya.

Tak berhenti di situ, Eva juga mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk mengonfirmasi penyebab kesalahan input serta memastikan perbaikan data sesuai dengan kondisi faktual.

Eva juga meluruskan persepsi publik terkait pengelompokan desil. Menurutnya, terdaftar di desil 4 tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos karena ada proses verifikasi lanjutan.

Oleh sebab itu, klaim yang menyebut dirinya menerima dana PKH dipastikan tidak benar.

Eva menilai insiden ini menjadi peringatan keras bagi instansi terkait untuk segera membenahi dan memperbarui sistem data kependudukan sosial-ekonomi secara transparan.

"Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan," kritiknya.

Ia telah mendesak instansi berwenang untuk mengusut tuntas penyebab kekeliruan data ini guna menjamin penyaluran bansos ke depan tepat sasaran.(*)