Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove, Ini Tugasnya

AKURAT JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Tujuannya untuk memperkuat pemulihan ekosistem lahan gambut serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keputusan strategis itu diambil seusai Presiden menggelar rapat terbatas dan diskusi mendalam bersama para pakar serta akademisi lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Masih Lumpuhkan Penerbangan di Bandara Supadio

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pembentukan BPGMN menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengintegrasikan sains dan kebijakan di lapangan.

"Presiden mendengarkan langsung masukan para ahli agar penanganan karhutla berbasis riset mendalam. BPGMN nantinya diisi oleh jajaran ilmuwan dan profesional untuk menguatkan riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini titik panas (hotspot)," kata Teddy dalam keterangan resminya, Jumat (25/9/2026).

Selain mendirikan lembaga baru, pemerintah mempertajam strategi operasi penanganan darat.

Satuan Tugas (Satgas) Darat dipastikan mendapat tambahan sarana penunjang, seperti optimalisasi sumur bor dangkal dan pengerahan pompa air portabel di area gambut yang rawan terbakar.

Teddy menambahkan, efektivitas penanggulangan karhutla juga sangat bertumpu pada peran aktif masyarakat lokal melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.

"Pendekatan ini menyatukan keahlian akademisi, adopsi teknologi, kesiapan operasional lapangan, dan partisipasi warga. Pengelolaan gambut diharapkan lebih komprehensif demi menjaga ekosistem nasional secara berkelanjutan," pungkas Teddy.(*)