APBD 2025 Sedang Berproses, 5 Hal Ini yang Jadi Prioritas Pemprov DKI

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa saat ini Pemprov DKI tengah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2025.

"Sedang berproses, sekarang kan APBD 2025 ya. Sedang proses," kata Heru di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Ia pun menjelaskan, salah satu prioritas yang terdapat dalam APBD 2025 yaitu terkait kota Jakarta menuju kota global dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Juga: Heru Budi Ungkap Penerapan ERP Hanya Dilakukan di Beberapa Zona Jakarta, Berikut Kriterianya

"Ada beberapa termasuk Jakarta menuju kota global, ke Daerah Khusus Jakarta ya kan, itu diakomodir," tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan terdapat lima hal yang jadi prioritas dalam APBD 2025, salah satunya penanggulan banjir dengan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa Jakarta.

"Kedua, pengentasan kemiskinan, ketiga ketahanan di dalam ekonomi global 2025-2026 berbasis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Keempat, penanganan kemacetan," katanya.

Baca Juga: HARI INI TERAKHIR! Ada Job Fair di Mal Seasons City Jakarta Barat, Sediakan 2 Ribu Lebih Lowongan Pekerjaan

Kelima, ia mengatakan kepastian air bersih juga menjadi prioritas APBD 2025. Tak hanya itu, masih banyak lagi yang jadi prioritasnya.

"Ada beberapa sih, banyak, antara lain lima. Ada sekian poin, tapi yang prioritas kurang lebih seperti itu," tukasnya.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi Perda dengan besaran Rp 85,1 triliun.

Pengesahan itu ditandai persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2024, Selasa (20/8/2024).

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah merinci perubahan APBD 2024 sebesar Rp85,1 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp74,9 triliun dan pembiayaan daerah Rp10,2 triliun.

“Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10.255.502.731.787 terdiri dari sisa lebih perhitungan Rp6.542.421.120.069 dan penerimaan pinjaman daerah Rp3.713.081.611.718,” tutur Neneng. (*)