Rencana Penutupan Koridor 1 TransJakarta Resmi Dibatalkan, Anggota Fraksi Golkar DPRD Ini Sebut Pemprov DKI Dengar Aspirasi Publik

AKURAT JAKARTA - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta yang batal menutup rute Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota.

Anggota Komisi B itu menilai, langkah Dishub DKI Jakarta yang tidak menutup rute tersebut imbas pembangunan MRT Lebak Bulus-Kota itu merupakan langkah yang positif.

"Bukan pembatalan, lebih memastikan tidak ada rencana penutupan Koridor 1 Transjakarta oleh Dishub DKI dapat dinilai sebagai langkah positif," ujar Andri Santosa kepada Akurat Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Baca Juga: Malam Minggu Besok Mau Kemana? Pecinta Musik Ayo Merapat ke Summarecon Mall Bandung! Raisa Bakal Konser Gratis di Summaba

Ia mengatakan, memberikan kepastian tidak adanya penutupan koridor ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong mobilitas berkelanjutan dengan memperkuat layanan transportasi publik.

Tak hanya itu, kata Andri, keputusan ini mencerminkan respons pemerintah terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait wacana penutupan rute ini.

"Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi publik di Jakarta tidak hanya top-down, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pengguna layanan," tuturnya.

Ia menjelaskan, jika di cermati jalur koridor 1 Blok M juga menjadi salah satu jalur Favorit apabila dapat melayani setiap harinya traffic turun-naiknya penumpang estimasi 50 - 60 ribu pelanggan per har.

"Aksesibilitas masyarakat Koridor 1 (Blok M - Kota) merupakan jalur utama yang menghubungkan pusat bisnis, perkantoran, dan kawasan," ujarnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Sebut Alasan Perbolehkan ASN Poligami untuk Mencegah Nikah Siri dan Perceraian

Dirinya bersama Komisi B meminta kepada Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sri Haryati, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, Dirut BUMD membuat evaluasi terhadap waktu-waktu tertentu Pick Hours atau Pick season.

"Agar dapat menemukan formulasi kajian yang matang namun tetap tidak menyalahi aturan yang berlaku tentang volume rasio sesuai regulasi, seperti KRL atau angkutan umum non-BRT, berpotensi meningkat," tukasnya.

Ia berharap agar Pemprov meningkatkan layanan di Koridor 1 dan mengevaluasi kebutuhan masyarakat secara rutin untuk memastikan kebijakan transportasi yang diterapkan relevan dan tepat sasaran.

"Sosialisasikan keputusan ini kepada masyarakat untuk menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dan pengguna transportasi publik," katanya.

Baca Juga: Disdik DKI Belum Yakin Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bakal Dijalankan Saat Tahun Ajaran Baru Juli 2025

"Langkah ini menjadi sinyal bahwa Dishub DKI memahami pentingnya menjaga transportasi publik yang andal sebagai tulang punggung mobilitas di Jakarta," pungkasnya. (*)