Terkait Pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebesar 10 Persen, Gubernur Jakarta Akan Segera Putuskan Pekan Ini

AKURAT JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera memutuskan terkait penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen.

Pram, sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah pusat telah mengatur batas maksimal tarif PBBKB sebesar 10 persen. Saat ini, sudah ada 14 provinsi yang menerapkan tarif tersebut.

Untuk itu, pihak Pemprov DKI Jakarta akan mulai memutuskan terkait dengan tarif pajak tersebut.

Baca Juga: Rekrutmen PJLP Pemprov DKI Jakarta Diserbu Warga, Stafsus Gubernur: Daftar Lewat Website Saja!

"Jadi, undang-undang sudah mengatur mengenai hal tersebut. Bahwa kemudian maksimumnya adalah 10 persen, Jakarta dalam hal ini belum memutuskan," ujar Pram Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Politikus PDIP itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah membahas kemungkinan penerapan tarif tersebut. Meski demikian hingga kini belum ada keputusan final terkait penerapan kebijakan tersebut.

Pram menambahkan, pihaknya masih mengkaji respons masyarakat terhadap penerapan tarif PBBKB tersebut.

"Tapi yang jelas saya akan melihat bagaimana potret di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Pramono mengaku terkejut saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dikutip dari laman web resminya, Badan Pendapatan Daerah Jakarta menjelaskan bahwa PBBKB dikenakan atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan oleh kendaraan bermotor maupun alat berat.

Baca Juga: Artis Inisial FA Ditangkap Polisi Kasus Narkoba, Pemain Sinetron, Layar Lebar dan Personel Band

Artinya, setiap kali warga mengisi BBM, secara otomatis akan dikenakan pajak ini. Namun, pihak yang diwajibkan memungut dan menyetorkan PBBKB ke kas daerah bukanlah konsumen langsung, melainkan penyedia bahan bakar seperti produsen atau importir.

Pemungutan pajak dilakukan saat bahan bakar diserahkan kepada konsumen. (*)