Gubernur Pramono Bakal Terapkan Kebijakan Jalan Berbayar atau ERP di Jakarta, Hasilnya untuk Subsidi 15 Golongan Gratis Transportasi Umum, Tapi...

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov DKI akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar pada waktu mendatang.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," ujar Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (28/5/2025).

Pramono pun menjelaskan, alasan pihaknya akan menerapkan kebijakan ini. Sebab, bagi warga mampu yang memiliki banyak kendaraan harus bersedia untuk membayar ERP.

Baca Juga: Manchester United Tebus Matheus Cunha £62,5 Juta, Hojlund Terancam Tergusur

Namun, bagi warga yang tidak mampu, ia menegaskan tidak akan dikenakan ERP dan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua parkirnya," ujar Pramono.

"Tetapi bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara," imbuhnya.

Politikus PDIP itu juga mengatakan, hasil dari ERP ini akan digunakan untuk subsidi 15 golongan warga yang gratis naik transportasi umum, yaitu Transjakarta, MRT, dan LRT.

"Dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta. Ada asas keadilan, ada asas keterbukaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan, sebelum menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta, pihaknya masih menyelesaikan terlebih dahulu sistem pendukungnya, yaitu Transjabodetabek.

"Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting system-nya yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek," ujar Pramono di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Baca Juga: Pramono Serahkan SK ke Tiga Ribu Lebih CPNS di Jakarta: Harapan Baru Menuju Kota Global

Pram, sapaan akrabnya itu mengatakan, wacana kebijakan ERP memang sudah ada sejak zaman Gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Namun, sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan sistem pendukungnya terlebih dahulu.

"Jadi semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Mas Anies, PJ dan sebagainya, tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan memang supporting system-nya belum selesai," tukasnya. (*)