Gubernur Pramono Tanggapi Santai Kritik Koalisi Masyarakat Sipil di 100 Hari Kerja Pemerintahannya: Tidak Puas Banget Juga Tidak Apa-apa!

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, buka suara terkait kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang tidak puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.

Pram, sapaan akrabnya itu mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan terkait dengan kritikan tersebut. Bahkan, ia tidak masalah jika penilaian mereka sangat tidak puas.

"Tanggapannya, enggak puas banget juga enggak apa-apa," ujar Pramono kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Tinjau Revitalisasi Park and Ride Lebak Bulus, Wagub Rano Karno Ungkap Ada Perubahan Tarif hingga Peningkatan Kapasitas Kendaraan

Pram menjelaskan, dirinya bersama Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno tidak merasa terganggu dengan kritikan yang ada, termasuk dari Koalisi Masyarakat Sipil itu.

Namun, mantan Sekretaris Kabinet RI itu menegaskan bahwa pihaknya lebih fokus untuk mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh pihaknya.

Bahkan, dirinya mengaku sudah hampir menyelesaikan seluruh janji-janjinya kepada warga Jakarta.

"Jadi saya dan Bang Doel tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu," kata Pram.

"Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang lalu. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyerahkan rapor evaluasi kinerja 100 hari Pramono-Rano di Balai Kota.

Mereka menilai janji kampanye Jakarta Menyala yang didengungkan Pramono-Rano, belum menunjukkan perubahan nyata.

Baca Juga: Prediksi Skor Jerman vs Portugal di UEFA Nations League, 5 Juni 2025: Duel Panas di Allianz Arena

Dalam rapor tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti lambannya pelayanan publik, minimnya respons terhadap aduan warga, serta kebijakan lingkungan yang dinilai jalan di tempat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan bahwa program job fair yang digelar Pemprov DKI juga dikritik karena dianggap hanya bersifat seremonial.

Ia menyebut, program job fair Pemprov DKI tidak menjawab kebutuhan riil pengangguran, khususnya bagi kelompok rentan.

“Tanpa pelatihan terarah, job fair hanyalah seremonial belaka. Jakarta harus menyediakan fasilitas kerja yang adil dan berkelanjutan. Program pelatihan berbasis Green Jobs wajib dikembangkan agar warga memiliki keterampilan sesuai tantangan zaman,” ujar Jeanny. (*)