Fraksi Golkar Soroti Alokasi APBD DKI 2024 Tidak Seimbang: Didominasi Belanja Operasional, Porsi Belanja Modal Belum Meningkat

AKURAT JAKARTA - Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa struktur belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 masih didominasi oleh belanja operasional.

Yakni meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (16/6/2025).

Baca Juga: Politisi Golkar: Bazar HUT Jakarta Ajang Promosikan Makanan dan Produk Khas Betawi

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono mengatakan, komposisi ini mencerminkan tingginya beban rutin yang harus ditanggung APBD, sementara porsi belanja modal belum maksimal.

"Sementara porsi belanja modal, yang seharusnya menjadi pendorong utama transformasi dan pertumbuhan jangka panjang, belum mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Alia.

Padahal, kata Alia, belanja modal memiliki peran strategis dalam membangun aset publik, memperkuat infrastruktur kota, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Baca Juga: DPD Golkar DKI Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran Kapuk Muara, Mulai Sembako hingga Perlengkapan Sekolah

"Ketidakseimbangan alokasi ini patut menjadi perhatian serius dalam konteks visi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing tinggi, khususnya menjelang transisi pasca-Ibu Kota Negara berpindah ke Nusantara," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi A itu mengatakan, Fraksi Golkar memandang bahwa keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan perlu dicapai guna memastikan keberlanjutan fiskal dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan strategis masyarakat Jakarta.

"Fraksi Partai GOLKAR mendorong Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal yang diarahkan pada
sektor-sektor prioritas," kata Alia.

Baca Juga: Legislator Golkar Kawal Pembangunan Tanggul Muara Angke Sejalan dengan Visi Presiden Prabowo

Ia pun menjelaskan, sektor-sektor prioritas tersebut yaiyu sebagai berikut:

a) Transportasi publik berbasis rel dan non-rel, guna memperkuat konektivitas antarkawasan serta mengurangi beban kemacetan dan emisi.

b) Pengendalian banjir melalui pembangunan dan revitalisasi waduk, saluran drainase, sumur resapan, dan sistem pompa terpadu.

c) Digitalisasi layanan publik, termasuk integrasi layanan satu pintu, perluasan sistem Smart City, dan modernisasi sistem administrasi
pemerintahan.

d) Ruang terbuka hijau dan fasilitas publik sebagai bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup warga.

e) Revitalisasi permukiman kumuh dan kawasan padat penduduk, melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan inklusif. (*)