Legislator Golkar Ramly HI Tegaskan Program Pemutihan Ijazah Akan Terus Berjalan Hingga Tuntas

AKURAT JAKARTA – Program pemutihan ijazah bagi peserta didik yang tertahan akibat persoalan administrasi dipastikan akan terus berlanjut.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen bersama anggota DPRD DKI Jakarta yang dimotori oleh Komisi E.

Terakhir, Pemutihan Ijazah Tahap V Tahun 2025 diberikan kepada 2.753 peserta didik di halaman Balai Kota Jakarta, pada Selasa (30/12/2025).

Baca Juga: Sektor Lingkungan Jadi Prioritas, Fraksi Golkar Usulkan Pembentukan Pansus Sampah

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi.

"Pemutihan ijazah akan berlanjut sampai yang tertindas bisa diselesaikan. Itu komitmen teman-teman anggota dewan yang dimotori oleh Komisi E," ujar Ramly kepada Akurat Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Ramly, ijazah merupakan hak dasar peserta didik yang tidak boleh tertahan oleh persoalan biaya maupun administrasi.

Baca Juga: Tawarkan Janji Manis dari Aset Kripto, Timothy Ronald Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Ia menilai, penahanan ijazah selama ini telah berdampak serius terhadap kesempatan kerja dan kelanjutan pendidikan para lulusan.

"Banyak anak-anak kita yang tidak bisa melamar pekerjaan, tidak bisa melanjutkan pendidikan, hanya karena ijazahnya tertahan. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD itu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini telah mendukung program pemutihan ijazah melalui alokasi anggaran pendidikan.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ramly menambahkan, Komisi E DPRD DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan pemutihan ijazah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.

"Kami ingin memastikan program ini berjalan transparan dan berpihak pada warga kurang mampu. Tidak boleh ada anak Jakarta yang masa depannya terhambat karena persoalan ekonomi keluarganya," katanya.

Lebih lanjut, Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong agar ke depan sistem pendidikan di Jakarta semakin inklusif dan berkeadilan, sehingga praktik penahanan ijazah tidak lagi terjadi.

"Ini bukan sekadar program jangka pendek, tapi bagian dari komitmen kita untuk menjamin hak pendidikan warga Jakarta secara berkelanjutan," pungkas Ramly. (*)