Sektor Lingkungan Jadi Prioritas, Fraksi Golkar Usulkan Pembentukan Pansus Sampah

AKURAT JAKARTA — Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah sebagai agenda prioritas legislatif pada tahun 2026.

Usulan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang membahas pembentukan pansus non-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan dewan terhadap isu lingkungan hidup yang krusial.

Baca Juga: Politikus Golkar Ingatkan Penanganan Tawuran di Jakarta Harus Sentuh Akar Rumput

Masalah sampah dinilai sebagai isu publik strategis yang membutuhkan penanganan mendalam dan terintegrasi.

“Fraksi Partai Golkar secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Pengelolaan Sampah untuk memastikan kebijakan penanganan limbah di Jakarta berjalan efektif,” ujar Judistira di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Judistira, perbaikan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif akan berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Baca Juga: Legislator Golkar Andri Santosa: Kenaikan UMP 2026 Harus Dibarengi Peningkatan Skill Pekerja Lewat Pelatihan Kerja

Dia berharap melalui pansus ini, Kota Jakarta dapat menjadi lebih sehat, tertata, dan memiliki sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan.

Selain usulan dari Fraksi Golkar, sejumlah fraksi lain juga menyampaikan aspirasi serupa terkait isu sosial.

Wakil Ketua Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengusulkan pembentukan pansus non-Ranperda yang berfokus pada perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

“Fraksi PSI mengusulkan beberapa pansus non-Ranperda, di antaranya Pansus Penanganan Kekerasan Anak atau kelanjutan Pansus Pendidikan, serta Pansus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tutur Bun.

Rapimgab DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pembahasan lebih lanjut untuk memfinalisasi daftar pansus yang akan bekerja sepanjang tahun ini.

Fokus utama dari pembentukan pansus-pansus tersebut adalah guna memastikan seluruh program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas. (*)