Dengar Tangisan Warga Cilincing, Gubernur Pramono Hentikan Sementara Pengangkutan Sampah ke RDF Rorotan

AKURAT JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menghentikan sementara aktivitas pengangkutan sampah menuju fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

Hal tersebut dilakukan usai mendapat protes keras dari warga yang mengeluhkan bau menyengat hingga berdampak pada kesehatan.

Ia mengakui persoalan utama bukan pada operasional RDF, melainkan pada transportasi sampah yang masih menggunakan armada lama.

Baca Juga: Bendung Katulampa Siaga 3, Gubernur Pramono Perintahkan Semua Aliran Air di Jakarta Dibuka untuk Tekan Risiko Banjirjir

"Masalahnya adalah angkutan. Begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes. Inilah yang menyebabkan protes masyarakat," ujar Pramono di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, RDF Rorotan telah melalui commissioning hingga kapasitas 200–500 ton per hari tanpa kendala berarti.

Namun, armada truk lama yang membawa sampah dari TPS ke RDF kerap mengeluarkan lindi di jalan, memicu bau yang dirasakan warga sekitar.

Baca Juga: Wamenkes Pastikan Indonesia Masih Aman dari Virus Nipah, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Pramono memastikan pemerintah telah mengambil langkah cepat. Pada tahun anggaran 2025, Pemprov DKI membeli armada transportasi baru untuk menggantikan truk lama yang tidak lagi layak.

"Yang lama saya tidak izinkan untuk digunakan. Untuk sementara ini saya minta di-stop. Mudah-mudahan ini bisa mengatasi persoalan transportasi sampah di Rorotan," tegasnya.

Dalam dialog terbuka di lokasi, sejumlah warga menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Gubernur.

Seorang warga bahkan menangis sambil meminta pemerintah menutup RDF karena dampaknya dirasakan keluarga mereka.

Pramono mengatakan dirinya memahami situasi tersebut, namun penutupan total RDF dianggap tidak mungkin dilakukan karena fasilitas itu merupakan investasi besar dan menjadi bagian penting dari pengelolaan sampah Jakarta.

"RDF ini terus terang dibangun bukan di era saya. Biayanya cukup tinggi. Kalau saya tutup, problemnya lebih rumit lagi," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan Pemprov DKI siap bertanggung jawab apabila ada warga yang menanggung biaya kesehatan akibat dampak lingkungan dari sistem transportasi sampah tersebut.

"Kalau ada biaya, itu sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab," tutur politikus PDIP itu.

Pramono menegaskan penghentian sementara pengangkutan menjadi langkah darurat hingga armada baru beroperasi penuh.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov akan terus berkomunikasi dengan warga untuk memastikan penyelesaian masalah dilakukan secara transparan.

"Semua persoalan masyarakat saya dengarkan," ujar mantan Sekretaris Kabinet RI itu. (*)