Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Segera Berakhir, PKS Minta Heru Budi Diganti, Ini Alasannya

Mohammad Tegar Tsabitul Azmi | 13 Oktober 2023, 13:05 WIB

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera mengakhiri jabatannya pada pertengahan Oktober ini, tepatnya tanggal 17 Oktober 2023.

Berbagai pihak pun menyoroti dan mengevaluasi kinerja serta kepemimpinan Heru Budi Hartono, diantaranya Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PKS pun meminta agar Heru Budi diganti ketika masa jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir. Hal itu didasari dengan berbagai alasan.

Seperti diketahui, Kepala Kesekretariatan Presiden (Kasetpres) itu menggantikan Anies Baswedan yang sebelumnya memimpin Jakarta pada tahun 2017-2022.

Ia resmi dilantik pada 17 Oktober 2022, dan setiap tiga bulan sekali Heru Budi dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Tepat pada 17 Oktober 2023 atau setahun kepemimpinannya, masa jabatannya berakhir. Ia pun akan mendapatkan putusan dari Kemendagri RI, terkait apakah dilanjutkan atau digantikan.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli meminta agar Heru Budi Hartono diganti.

Ia mengatakan, ini sesuai dengan ucapa Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang menyebut akan mengevaluasi kinerja dari Pj Gubernur DKI Jakarta itu.

"Di awal masa jabatan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, pihak Mendagri pernah mengatakan bahwa Pj Gubernur akan dievaluasi setiap tahun dan akan ada pergantian. Sebaiknya janji itu dilaksanakan," kata Taufik, Kamis (12/10).

Pria yang akrab disapa MTZ itu menilai, kinerja Heru Budi lebih banyak kurangnya dibandingkan lebihnya. Terutama dalam melanjutkan program Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

"Kinerja Pak Heru setahun terakhir ini ada yang plus, tapi banyak yang minus. Yang saya lihat kurang adalah kontinuitas dengan program-program Gubernur yang sebelumnya," terangnya.

MTZ mengungkapkan, dalam hal transportasi contohnya, Kepala Kasetpres itu dinilai tidak serius meneruskan program yang diusung Anies dalam bidang trasnportasi.

Padahal, kata MTZ, jika dilanjutkan secara baik program-program itu bisa mengurangi kemacetan dan ramah lingkungan, bukan malah sebaliknya.

"Masalah transportasi misalnya, arah kebijakan di jaman Pak Anies sudah baik sekali," singkat MTS.

"Pada saat itu (Gubernur Anies) intinya adalah menarik sebanyak-nya warga untuk menaiki transportasi publik, yaitu memperbaiki TJ, integrasi transportasi, pedestrian diperlebar, jalur sepeda dikembangkan, dan sebagainya," tambahnya.

"Hal itu dalam jangka menengah dan panjang akan mengurangi kemacetan dan ramah lingkungan. Tapi ternyata Pj Gubernur tidak serius meneruskan program tersebut, yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah dan Jakarta juara oolusi udara se-dunia," terang MTZ.

Lanjut MTZ, selain bidang transportasi, ia pun menilai bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), juga menurun pelayannya.

"Subsidi pangan untuk warga via KJP dan lain-lain juga menurun pelayanannya. Antrian warga jadi panjang bahkan ada yang dari subuh. Dulu gak seperti itu," tegasnya.

Karena berbagai alasan tersebut, MTZ menilai bahwa Heru Budi Hartono diganti ketika masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir.

Apalagi, lanjut MTZ, selama ini warga Jakarta tidak memilih secara langsung orang yang menduduki posisi sebagai Pj Gubernur.

"Jadi saya cenderung menyarankan agar Pj Gubernur diganti oleh yg lain. Gantianlah," ungkapnya.

"Apalagi Pj Gubernur itu kan bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta, sehingga chemistry-nya dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gubernur untuk menjadi pemimpinnya," tandas MTZ.