Atasi Penurunan Omzet Pedagang Kantin Akibat MBG, Sekretaris Fraksi Golkar Andri Santosa Minta Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kantin

AKURAT JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Andri Santosa menanggapi terkait penurunan omzet pedagang kantin akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, meski program MBG ini sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun dampaknya terhadap penurunan omzet pedagang kantin di sekolah perlu menjadi perhatian serius.

Untuk itu, ia pun meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) maupun pemerintah pusat untuk mengatasi kerugian terhadap pedagang kantin tersebut.

Baca Juga: Ini 2 Pesan Pj Gubernur Teguh Setyabudi kepada Pramono-Rano yang Akan Pimpin Jakarta 5 Tahun Kedepan

"Namun, jika pelaksanaannya tidak mempertimbangkan aspek ekonomi lokal—seperti keberlanjutan pendapatan pedagang kantin—maka akan menciptakan masalah baru. Pemerintah perlu menyesuaikan implementasi agar tidak merugikan pihak lain," ujar Andri kepada Akurat Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ia pun menyarankan agar pemerintah dapat berkolaborasi dengan pedagang kantin untuk menjadi mitra penyedia makanan di program MBG ini

"Kantin-kantin sekolah dapat dilibatkan sebagai mitra penyedia makanan bergizi gratis. Ini akan membantu menjaga omzet pedagang sembari memastikan kualitas makanan tetap terkontrol," tuturnya.

Baca Juga: Kecelakaan maut di Ciputat Tangsel, Gagal Nyalip Pemotor Tewas Terlindas Bus

Menurutnya, pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada pedagang kantin untuk menyajikan menu bergizi sesuai standar program, sehingga mereka tetap relevan dan produktif.

Selain itu, ia juga mengatakan Pemprov DKI perlu melakukan kajian dampak ekonomi program MBG ini secara menyeluruh.

"Data ini bisa menjadi dasar untuk menyusun kebijakan tambahan yang mendukung keberlanjutan ekonomi pedagang kantin tanpa mengurangi manfaat program," katanya.

Ia juga mengatakan, perlu adanya edukasi dan peningkatan peran kantin sekolah dengan tetap bisa menjadi tempat edukasi gizi melalui menu yang mendukung pola makan sehat.

"Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada pedagang kantin yang berpartisipasi dalam program ini," katanya.

Tak hanya itu, kolaborasi antar-dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM sangat penting untuk memastikan program ini berjalan tanpa mengorbankan kelompok lain.

"Dengan pendekatan yang inklusif, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan siswa, tetapi juga menjaga kesejahteraan ekonomi pedagang kantin sebagai bagian dari ekosistem pendidikan," pungkasnya. (*)