Publik Bandingkan Gaya Pramono dan Dedi Mulyadi Tinjau Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar Andri Santoso: yang Penting Hasilnya

AKURAT JAKARTA - Gaya para pejabat saat meninjau korban banjir Jabodetabek beberapa hari belakangan ini viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Publik membandingkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam meninjau lokasi banjir menggunakan helikopter dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terjun langsung ke lapangan.

Berbagai pihak menyebut Gubernur Pramono pun dinilai kurang peka terhadap korban banjir. Harusnya, Pramono terjun langsung ke lapangan.

Baca Juga: Antisipasi Pendatang Baru Saat Arus Balik Lebaran 2025, Disdukcapil DKI Siapkan Strategi Khusus Melalui Program Ini

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa mengatakan bahwa cara meninjau lokasi banjir oleh para pejabat tidak perlu dibanding-bandingkan.

Ia menilai, yang lebih penting diperbincangkan ialah hasil dari tinjauan tersebut, apakah berhasil untuk mencari solusi pencegahan banjir atau tidak.

“Hendaknya masalah cara meninjau lokasi banjir untuk tidak dipertajam pembandingannya. Yang ditunggu justru hasil dari tinjauan, mitigasi bencana," kata Andri kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Baca Juga: Hadirkan Program Lebaran di Jakarta, Disparekraf DKI Tawarkan Wisata Murah, Mulai dari Paket Bus hingga Hotel

"Dan apa langkah yang diambil dalam rangka membantu korban bencana juga mencari solusi untuk pencegahan bencana di kemudian hari," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwaokasi yang ditinjau oleh Pramono tidak hanya lokasi banjir Jakarta, namun juga sampai ke wilayah penyangga di Bekasi dan sekitarnya.

Selain itu, kata Andri, jika tinjauan udara itu bisa mempercepat langkah serta bisa membantu identifikasi titik untuk evakuasi korban serta pemberian bantuan tentunya positif saja.

Baca Juga: Peluncuran QRIS TAP di Stasiun MRT, Pramono: Warga Jakarta Paling Banyak Pakai QRIS

"Namun jika hanya sekedar melihat tentunya perlu juga untuk dikritisi. Dan sejauh ini penanganan oleh Pemprov sudah cepat dan tepat sasaran," tuturnya.

Dalam penjelasannya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyampaikan bahwa penanganan banjir di Jakarta perlu adanya koordinasi dengan wilayah penyangga.

Andri menyebut, istilah banjir kiriman yang punya konotasi negatif sebenarnya adalah karena hulu sungai ada di wilayah penyangga.

Dengan itu, di saat curah hujan di daerah penyangga tinggi maka Jakarta walaupun curah hujan rendah tetap berpotensi dilanda banjir.

"Langkah kongkrit Gubernur dalam membuat kajian untuk menanggulangi banjir Jakarta bersama sama Gubernur Jabar penanganan harus dimulai dari hulu hingga hilir," ucap Andri.

"Koordinasi yang baik antar Pemimpin Daerah sangat diperlukan. Tujuannnya adalah menciptakan rasa nyaman dimasyarakat," pungkasnya. (*)