Pramono Tegaskan Jukir Liar di Bunderan HI Sudah Ditangkap, Bakal Tertibkan UMKM yang Tidak Sesuai Aturan

AKURAT JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa juru parkir (jukir) liar di yang mematok harga Rp10 ribu di kawasan Bunderan HI beberapa hari lalu sudah ditangkap.

"Jadi juru parkir liar yang di Bundaran HI sudah ditangkap. Dan dalam rapat sidang paripurna kemarin Kepala Dinas Satpol PP secara lengkap melaporkan itu," ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).

Lebih lanjut, ia juga telah meminta kepada seluruh kepala daerah di 5 wilayah kota administrasi Jakarta untuk menertibkan berbagai jukir liar di wilayahnya.

Baca Juga: Banyak BUMD Merugi Akibat Titipan Jabatan, Gubernur Pramono: Itu Tidak Terjadi di BUMD Jakarta

"Dan saya sudah menginstruksikan kepada Wali Kota-Wali Kota dan Bupati Pulau Seribu, walaupun Pulau Seribu pasti praktis tidak ada ya, untuk yang berkaitan dengan ketertiban publik termasuk juru parkir dan sebagainya untuk ditertibkan," tukasnya.

Tak hanya parkir liar, lanjut Pramono, pihaknya juga bakal menertibkan berbagai pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak sesuai dengan aturan.

"Tetapi yang jelas bahwa setelah ini saya akan lebih untuk mengerjakan seperti yang tadi, juru parkir, kemudian pedagang UMKM yang tidak tertib," katanya.

Baca Juga: Temuan Data ASN Pemprov Jakarta Terlibat Judol Hanya Diberikan Warning Dahulu

Dengan itu, politikus PDIP itu menyebut, beberapa waktu lalu dirinya dengan asosiasi pedagang Pasar Santa dan sebagainya sudah mulai memberikan peringatan bahwa Jakarta harus tetap rapi dan tertib.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang juru parkir liar menggetok uang parkir Rp 10 ribu ke pengendara motor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat.

Melalui video dari akun @jakartapusat.info, salah satu pengendara mengaku dimintai uang parkir saat baru saja tiba.

Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pria berbaju merah dan celana hitam terhadap para pengendara motor yang hendak nongkrong di wilayah tersebut. (*)