Harga MinyaKita Naik, Dinas PPKUKM Pastikan Pasokan Aman dan Larang Digunakan Jadi Bansos

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) menanggapi terkait kenaikan harga MinyaKita di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan harga minyak goreng termasuk MinyaKita di pasar tradisional maupun ritel modern.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Harap Dicatat, Nomor Darurat yang Harus Dicatat Jamaah Haji Selama di Tanah Suci

Ia menegaskan minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan, baik oleh rumah tangga maupun pelaku usaha mikro dan kecil.

"Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus bahan baku penting bagi banyak pelaku usaha kecil seperti warteg, pedagang gorengan, dan UMKM kuliner. Karena itu, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujar Ratu dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), lanjut Ratu, pemerintah menyepakati bahwa program minyak goreng rakyat MinyaKita tidak lagi digunakan dalam konteks bantuan pangan. Dengan demikian, distribusinya dapat difokuskan sepenuhnya ke pasar rakyat.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat pasokan di pasar tradisional sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan kebijakan tersebut, pasokan MinyaKita akan lebih diarahkan ke pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap minyak goreng rakyat semakin baik. Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan MinyaKita dalam kondisi sangat cukup," katanya.

Baca Juga: Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Gangguan Listrik, PLN Upayakan Pemulihan Cepat

Menurut Ratu, peningkatan distribusi ke pasar rakyat akan memberikan dampak positif, terutama bagi konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemprov DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, distributor, BUMN pangan, pengelola pasar, serta pelaku usaha guna memastikan rantai pasok berjalan lancar.

Selain itu, pengawasan di lapangan diperketat untuk mencegah penimbunan, distribusi tidak merata, hingga spekulasi harga.

Pemantauan harga komoditas strategis juga dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Kami berharap masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tetap tenang. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan minyak goreng tersedia di pasar," ungkap Ratu.

Baca Juga: Hammersonic Festival 2026 Jadi Private Konser, Promotor Janji Refund Tiket 100 Persen: Cek Jadwal dan Caranya!

Pemprov DKI Jakarta optimistis, penguatan distribusi MinyaKita ke pasar rakyat yang dibarengi sinergi lintas sektor dapat menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus mengendalikan tekanan harga di pasaran. (*)