Wow! Pemprov DKI Kucurkan Rp 200 Miliar Setahun untuk Penataan RW Kumuh, Ini Hasilnya

AKURAT JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam membenahi wajah ibu kota.

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk program penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan drastis. Dari total 445 RW kumuh pada tahun 2017, kini hanya tersisa 221 RW.

Baca Juga: Bank Jakarta Raih Tujuh Penghargaan Digital Brand Recognition, Perkuat Transformasi Perbankan Digital

Artinya, Jakarta berhasil menekan angka kawasan kumuh hingga 52,58 persen.

Alokasi Anggaran dan Konsistensi Penataan

Kepala DPRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengungkapkan bahwa sejak periode 2018 hingga 2025, total anggaran yang digelontorkan untuk penataan kawasan kumuh mencapai hampir Rp1,9 triliun.

"Dengan demikian, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran kurang lebih Rp 200 miliar," ujar Kelik dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (24/5/2026).

Baca Juga: Kumpulan Link Twibbon Idul Adha 2026 Gratis, Cocok untuk Update Status di Media Sosial

Tiga Pola Penanganan RW Kumuh

Pemprov DKI menerapkan tiga skema utama dalam menangani kawasan padat penduduk agar lebih layak huni, yaitu:

1. Pemugaran: Pola yang paling banyak digunakan. Fokus pada perbaikan fisik kawasan eksisting agar lingkungan menjadi lebih sehat dan layak tanpa menggusur warga.

2. Peremajaan: Penataan menyeluruh terhadap rumah dan utilitas. Contoh sukses pola ini adalah pembangunan kembali Kampung Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi.

3. Relokasi: Dilakukan pemindahan tempat tinggal jika kawasan tidak mungkin dipertahankan karena faktor keselamatan atau tata ruang. Contohnya warga Bukit Duri yang kini menempati Rusun Tumbuh Kembang Cakung.

Baca Juga: Prediksi Skor Cremonese vs Como di Serie A, 25 Mei 2026: Duel Penentu Degradasi dan Tiket UCL di Giovanni Zini

Dampak Positif: Ekonomi Meningkat, Banjir Berkurang

Penataan kawasan ini tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga membawa efek domino bagi kesejahteraan warga.

Kelik menjelaskan bahwa lingkungan yang tertata memberikan akses ekonomi yang lebih baik sehingga membantu menekan angka kemiskinan.

Selain itu, tingkat kesehatan masyarakat meningkat karena kualitas lingkungan yang lebih bersih. Sektor sanitasi dan drainase yang diperbaiki juga terbukti efektif melancarkan aliran air dan mengurangi risiko banjir di titik-titik rawan.

Meski menunjukkan progres positif, Pemprov DKI mengakui adanya tantangan besar dalam penanganan kawasan kumuh, terutama terkait tingginya kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan di Jakarta.

Baca Juga: Geger! Pria Mengaku Yesus Kristus Berondong Tembakan ke Gedung Putih, Inilah Tampang Nasire Best

"Kendala terbesar dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta antara lain tingginya kepadatan permukiman, minimnya ketersediaan lahan pembangunan prasarana, sarana permukiman, permasalahan kesesuaian tata ruang, serta legalitas kepemilikan tanah," pungkasnya. (*)