Anggaran Alat Berat Dipangkas, Legislator Golkar Sardy Wahab Ingatkan DLH Soal Longsor Bantargebang Tak Terulang

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Sardy Wahab, mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta agar tidak mengulangi persoalan pengelolaan sampah yang berujung pada longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Hal itu disampaikan Sardy dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama DLH DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menyinggung kejadian longsor di Bantargebang yang mengakibatkan korban jiwa dan mengaitkannya dengan pemangkasan anggaran pengadaan maupun perawatan alat berat.

Baca Juga: Legislator Golkar Judistira Hermawan Minta DLH DKI Petakan Pergerakan 9.000 Ton Sampah Jakarta

Sardy mengaku sebelumnya telah mengingatkan Dinas LH mengenai potensi bahaya di Bantargebang. Bahkan, peringatan tersebut disampaikannya sekitar dua minggu sebelum peristiwa longsor terjadi.

"Jangan nunggu korban masyarakat mati di Bantargebang," kata Sardy dalam rapat tersebut.

Menurut Sardy, salah satu persoalan yang disorot adalah pencoretan anggaran pengadaan alat berat berupa beko. Kondisi tersebut membuat aktivitas penataan sampah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga akhirnya terjadi longsor.

Ia pun meminta Dinas LH memastikan seluruh anggaran untuk menyelesaikan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup telah tercakup.

Hal itu dinilai penting agar persoalan dengan kementerian dapat segera diselesaikan dan tidak kembali memunculkan sanksi.

"Ya kalau sudah, ya biar cepat kelar dengan kementerian itu, Pak. Jangan sampai ada nanti permasalahan muncul lagi sanksi-sanksi berikutnya, Pak Kadis," tuturnya.

Sardy menegaskan, penyelesaian persoalan yang sedang berjalan harus dibarengi dengan upaya mencegah munculnya masalah baru di kemudian hari.

Selain persoalan Bantargebang, ia juga meminta seluruh Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup aktif memastikan sarana dan prasarana operasional di lapangan terawat dengan baik.

Ia secara khusus menyoroti kendaraan motor gerobak yang menurutnya harus mendapatkan perbaikan sesuai anggaran yang telah dialokasikan.

"Jangan nanti di tahun depan ada lagi motor gerobaknya tidak diperbaiki. Karena di dalam anggaran ini sudah semua ada untuk perbaikan," tukasnya.

Sardy juga membandingkan persoalan tersebut dengan kondisi truk operasional yang dinilainya masih banyak tidak dapat digunakan meskipun anggaran perawatan telah tersedia setiap bulan dan setiap tahun.

"Jangan seperti truk kita, sudah sekian tahun anggaran perawatan ada setiap bulan, setiap tahun, tetapi masih banyak yang dirumahkan akibat tidak ada perbaikan. Ini akan kita cek terus," tegasnya.

Sebelumnya, longsor terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 14.18 WIB.

Peristiwa ini dilaporkan menimpa sejumlah truk sampah yang sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, longsor terjadi saat aktivitas pengangkutan sampah tengah berlangsung di area TPST Bantargebang.

Material sampah yang longsor dilaporkan menimpa sekitar lima unit truk sampah yang berada di lokasi.

"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa kurang lebih lima unit truk sampah," ujar Isnawa, Minggu (8/3). (*)