Legislator Golkar Ramly HI Soroti Dugaan Pungutan Rp100 Ribu untuk Proses Tilang Sopir JakLingko

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti keluhan sopir angkutan JakLingko terkait dugaan pungutan sebesar Rp100 ribu untuk proses tilang.

Keluhan tersebut disampaikan oleh operator JakLingko, Komilet Jaya, JAK 52 Jakarta Barat.

Ramly mengatakan, para anggota operator telah berulang kali menyampaikan protes terkait persoalan tersebut.

Baca Juga: Legislator Golkar Ramly HI Dukung MBG Tetap Jalan, Minta Pengelolaan dan Pengawasan Dapur Diperbaiki

Bahkan, menurut Ramly, protes telah disampaikan hingga tujuh kali, termasuk melalui audiensi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

"Yang pertama, tuntutan adalah pungutan Rp100.000 untuk proses tilang dari operator JakLingko, Komilet Jaya, JAK 52 Jakarta Barat. Mereka sudah protes, demo ke sini sudah tujuh kali, yang termasuk juga diterima sama Ibu Ima," kata Ramly saat interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ramly menyampaikan persoalan tersebut menyusul aksi mogok yang dilakukan pada Selasa, 10 November 2026.

Aksi itu dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.

Menurutnya, persoalan dugaan pungutan tersebut perlu mendapat perhatian Pemprov DKI Jakarta agar keluhan para operator angkutan umum dapat ditindaklanjuti.

Selain dugaan pungutan untuk proses tilang, Ramly juga mengungkapkan adanya persoalan lain yang dikeluhkan sopir JakLingko, yakni mekanisme penindakan pelanggaran bus stop atau BA oleh Transjakarta.

Anggota Komisi E itu menyebut penindakan tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui proses klarifikasi kepada sopir yang bersangkutan.

"Tilang pelanggaran bus stop yang disebut BA, itu dilakukan oleh Transjakarta. Tilang langsung tanpa klarifikasi, hanya cukup mendengar dari keluhan pemakai jasa angkutan," ujarnya.

Ramly berharap berbagai persoalan yang disampaikan para operator JakLingko tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga tidak terus membebani para pengemudi maupun penyelenggara layanan angkutan umum di Jakarta. (*)