Legislator Golkar Ramly HI Dukung MBG Tetap Jalan, Minta Pengelolaan dan Pengawasan Dapur Diperbaiki

AKURAT JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski pelaksanaannya masih diwarnai kasus keracunan makanan.

Namun, ia meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dapur dan pengawasan penyediaan makanan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.

Menurut Ramly, MBG memiliki manfaat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pemerataan usaha hingga tingkat desa melalui penyerapan hasil pertanian masyarakat.

Baca Juga: POTRET BERINGIN JAKARTA: Tiga Dekade Ramly HI Muhamad di Golkar, Puji Demokrasi Internal hingga Partai Tak Ketergantungan Sosok Pemimpin

"MBG ini bagus. Ya, itu sesuai dengan arah program Golkar juga, MBG," kata Ramly saat diwawancarai terkait harapannya terhadap Golkar dalam momentum HUT ke-62 partai tersebut.

Meski mendukung program tersebut, Ramly menilai persoalan keracunan makanan perlu menjadi perhatian serius.

Ia menduga salah satu masalah dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keterlibatan pihak yang belum memiliki keahlian memadai dalam menyiapkan makanan.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pihak yang mendapat tanggung jawab menyediakan makanan memiliki kemampuan dan fasilitas yang sesuai. Dengan begitu, kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak dapat terjaga.

"Makanya yang pertama kita perbaiki adalah dapur. Harus dapur perbaiki," ujarnya.

Ramly mengusulkan agar sekolah turut dilibatkan dalam penyediaan makanan melalui kantin yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan.

Ia menilai skema tersebut dapat membuka peluang usaha bagi sekolah sekaligus mempermudah pengawasan proses memasak dan penyajian makanan.

Menurut Ramly, pelibatan kantin sekolah juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan pendidikan.

Ia menilai penyediaan makanan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian proyek kepada pihak tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengelola dalam memenuhi standar keamanan pangan.

"Sekolah itu kan ada kan kantin. Kantin yang masak. Ngapain kasih orang lain cari, kasih untung orang lain? Sekolah aja, guru-guru itu, kasih sejahtera guru-guru," katanya.

Ramly menilai penyedia makanan yang belum memiliki pengalaman berisiko menghadapi kesulitan ketika harus memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Anggota Komisi E itu menyoroti kemungkinan pihak penerima proyek baru menyiapkan dapur dan mengumpulkan tenaga memasak setelah mendapatkan pekerjaan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar anak-anak tidak menjadi pihak yang menanggung risiko dari pelaksanaan program. (*)