Legislator Golkar Alia Laksono Minta Fasilitas Posyandu di Jakarta Diperhatikan, Soroti Kebutuhan PMT Balita 2027

AKURAT JAKARTA – Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, meminta jajaran wali kota dan bupati di Jakarta memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana dasar posyandu.

Menurutnya, fasilitas penunjang seperti tenda, meja, kursi, hingga peralatan operasional masih kerap mengalami kekurangan.

Hal tersebut disampaikan Alia dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran wali kota dan bupati, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Golkar DKI Komitmen Tegak Lurus Dukung Bahlil Lahadalia, Tepis Isu Munaslub

Ia menilai, kelengkapan fasilitas menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang pelayanan posyandu di lingkungan masyarakat.

"Jajaran wali kota dan bupati lainnya, tolong perhatikan sarana dasar posyandu dalam bentuk tenda, meja, kursi, dan alat-alat operasional lainnya karena sering masih kurang," kata Alia.

Selain persoalan fasilitas, Alia juga menyoroti penyusunan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita pada 2027, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

Wakil Ketua Komisi A itu meminta agar penentuan sasaran penerima PMT dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi bersama puskesmas.

Dengan demikian, program tersebut dapat menjangkau balita yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Dan juga anggaran PMT balita 2027 untuk Wali Kota Jakarta Timur harus disusun dari sasaran yang sudah diverifikasi bersama puskesmas yang berbasis data per nama dan alamat," ujarnya.

Alia juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap pemberian PMT. Menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya sebatas penyaluran makanan tambahan, tetapi perlu diikuti dengan pengawasan terhadap perkembangan kondisi gizi balita penerima manfaat.

"Agar pemberiannya harus dipantau sampai balita keluar dari status gizi berkurang," tuturnya.

Dalam rapat tersebut, penguatan pelayanan posyandu menjadi salah satu hal yang turut didorong untuk masuk dalam perhatian perencanaan program dan anggaran pemerintah daerah.

Posyandu dinilai tidak hanya membutuhkan kader yang aktif, tetapi juga fasilitas dan perlengkapan dasar yang memadai agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Melalui pembahasan bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kebutuhan sarana posyandu serta penguatan program PMT diharapkan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027. (*)