Imbas Longsor Parkiran Lapangan Padel Kemang Tak Ber-PBG, Gubernur Pramono Tegaskan Sanksi Penutupan

AKURAT JAKARTA – Insiden longsor di area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan X, Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menjadi sorotan setelah menyebabkan lima rumah warga terdampak pada Selasa (10/11/2026).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.10 WIB setelah hujan deras itu bukan kejadian pertama. Warga menyebut longsor serupa pernah terjadi pada 30 September 2026.

Dalam kejadian terbaru, empat sepeda motor turut tertimbun material longsor dan sebanyak 45 jiwa terdampak. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Komisi Ilegal Vendor Proyek Dana Siap Pakai BNPB Terjadi Berulang

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Pemerintah Kota Jakarta Selatan memastikan area parkir lapangan padel tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sementara itu, PBG yang telah diterbitkan sebelumnya hanya mencakup bangunan utama lapangan padel, bukan fasilitas parkir yang berada di luar bidang tersebut.

Menanggapi persoalan itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan akan menutup lapangan padel maupun bangunan komersial lainnya yang belum memenuhi persyaratan PBG.

Pramono memastikan tidak akan ada kompromi dalam penegakan aturan tersebut. Bahkan, kebijakan itu berlaku bagi seluruh pemilik bangunan tanpa terkecuali, termasuk politisi maupun pejabat.

Hal tersebut disampaikan Pramono seusai memimpin rapat tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).

"Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu," kata Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah memberikan relaksasi selama enam hingga tujuh bulan kepada pihak yang ingin membangun lapangan padel.

Namun, relaksasi tersebut diberikan dengan syarat seluruh pemilik atau pengelola tetap memenuhi ketentuan perizinan, termasuk mengurus PBG.

Pramono menegaskan, kesempatan yang telah diberikan pemerintah tidak boleh menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban perizinan. Karena itu, bangunan yang belum memiliki PBG akan ditindak sesuai ketentuan.

Mantan Sekretaris Kabinet RI itu juga memastikan penegakan aturan tersebut tidak akan melihat latar belakang maupun jabatan pemilik bangunan.

"Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup," tegasnya. (*)