Pemerintah Pusat Akselerasi Penataan Kawasan Puncak sebagai Destinasi Strategis Nasional

AKURAT JAKARTA – Pemerintah pusat resmi memulai langkah penataan menyeluruh terhadap kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Langkah ini diambil guna memperkuat posisi Puncak sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus destinasi unggulan yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa penataan ini merupakan prioritas utama mengingat Puncak merupakan representasi Kabupaten Bogor di level nasional.

Baca Juga: Geger Dugaan Tembakan Saat Aksi Curanmor di Kembangan, Polisi Buru Pelaku

Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah berkomitmen mewujudkan kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif bagi kepentingan publik.

"Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen bersama, kawasan Puncak diharapkan menjadi kawasan yang tertib, nyaman, dan representatif sebagai wajah Kabupaten Bogor di Indonesia," kata Rudy dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/4/2026).

Rencana besar ini telah dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Awal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Strategis Tahun Anggaran 2026 di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keberlanjutan program di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa perhatian serius dari pemerintah pusat tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam membenahi wilayah tersebut secara berkelanjutan.

Ajat menggarisbawahi bahwa penataan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, tanpa mengesampingkan aspek-aspek krusial di lapangan.

"Penataan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu. Tidak mungkin kita menata kawasan Gunung Mas tanpa memperbaiki Simpang Gadog terlebih dahulu," tutur Ajat menjelaskan skema penanganan wilayah tersebut.

Ajat menambahkan, Simpang Gadog menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan segera. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas persimpangan, keberadaan bangunan liar, serta aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang kerap memicu kemacetan parah. Oleh karena itu, penanganan akan diprioritaskan mulai dari kawasan bawah sebelum bergerak ke wilayah atas, meliputi Gunung Mas hingga perbatasan Cianjur.

Melalui langkah komprehensif ini, pemerintah berharap tercipta keterpaduan tata ruang yang mampu mengurangi kepadatan lalu lintas secara signifikan. Lebih dari itu, penataan ini diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat secara lebih sehat dan berkelanjutan di masa mendatang.(*)