DPR RI Minta Pemerintah untuk Segera Evaluasi Gus Miftah Usai Olok-olok Penjual Es Teh

AKURAT JAKARTA - Gegara hina penjual es teh, masyarakat desak Prabowo untuk copot Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden.

Sebuah petisi berisi seruan untuk mencopot jabatan Gus Miftah tersebut beredar sejak Rabu (4/12).

Dimana pria bernama lengkap Miftah Maulana Habiburrahman disebut tak pantas menjabat sebagai Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Lantaran melontarkan kalimat olokan "yo kono didol, goblok", atau dalam bahasa Indonesia "ya sana dijual goblok".

Baca Juga: Lontarkan Hinaan ke Penjual Asongan Es Teh, Gus Miftah Langsung Ditegur Istana

Tindakan kontroversial ini membuat masyarakat mempertanyakan kepantasan yang bersangkutan dalam menerima mandat sebagai jabatan staf khusus Presiden RI.

"Seperti yang kita ketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat," bunyi alasan petisi tersebut.

Melansir laman change.org, petisi yang berjudul "Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden"

Telah ditandatangi sebanyak lebih dari 93 ribu orang per hari Kamis (5/11).

Baca Juga: Sambangi Kemensos RI, Agus Salim Ditegur Saifullah Yusuf: Ini Donasi Awalnya Untuk Pengobatan, Ya Harus Dikembalikan Kesana Semua

Meski telah meminta maaf sebelumnya, Gus Miftah juga mengaku telah mendapat teguran dari Istana.

Teguran itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

"Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab, untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masayarakat umum," kata Gus Miftah dalam video permintaan maafnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut angkat bicara soal desakan pencopotan Gus Miftah tersebut.

Menurutnya, pencopotan jabatan staf khusus bukanlah ranah DPR maupun partai politik.

Baca Juga: Korban Kasus Pelecehan Seksual Agus, Pemuda Penyandang Disabilitas Tunadaksa Bertambah 10 Orang

Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah ranah pemerintah pusat.

Meski begitu, ia sebagai wakil Ketua DPR dapat memastikan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Serta meminta kepada yang bersangkutan dalam hal ini adalah Gus Miftah, untuk instropeksi diri.

"Kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat juga sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden," ujar Dasco. (*)