Petisi Publik Soal 9 Pejabat Kemenperin ke Luar Negeri, Puskas: Ini Kontrol Sosial Masyarakat

AKURAT JAKARTA - Keberangkatan sembilan pejabat Kementerian Perindustrian ke Turki untuk menghadiri Halal Expo 2024 menuai kritik dari publik. Muncul petisi online di platform change.org yang menyerukan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas tersebut.

Pantauan hingga Senin (16/12) pagi, petisi ini sudah ditandatangani 2800 lebih responden.

Kritikan semakin tajam mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajaran untuk mengurangi frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri.

Baca Juga: Lowongan Kerja Gaji Rp 6 Juta di Jakarta, SEO Junior Tugas Menerbitkan, Memperbarui Konten dan Tautan untuk Optimasi

Terbaru, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12), Prabowo meminta tak ada toleransi lagi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros.

"Saya mengajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung," ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik dan Sosial (Puskas), Mohamad Fuad menilai petisi ini merupakan bentuk kegelisahan publik dan harus dihargai. Sebab sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo.

Baca Juga: Jadi Mobil Tahan Banting di Film Deadpool 3, Segini Harga Cash dan Kredit Honda Odyssey 2021 Bekas

"Petisi ini adalah cerminan dari keresahan masyarakat yang merasa bahwa ada ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan tindakan para pejabat. Jadi sah-sah saja mereka (bikin petisi) begitu. Dikuatkan kembali oleh (Pernyataan) Presiden Selasa kemarin di Istana Negara, soal mengurangi anggaran yang bersifat seremoni," ujar Fuad kepada awak media.

Fuad menegaskan bahwa sejatinya perlu ada klarifikasi dari pihak Kemenperin secara gamblang, terhadap berapa potensi ekonomi yang dihasilkan dari kunjungan kesembilan pejabat kemarin.

"Apakah kegiatan Halal Expo 2024 ini benar-benar tidak bisa diwakilkan atau dilakukan secara virtual? Apalagi ini berangkatnya rombongan ya, sembilan orang. Ini harus jadi bahan evaluasi," tegasnya.

"Beda cerita mungkin ketika sudah tahap kesepakatan kerjasama, yang secara nilai ekonominya sudah real, bukan seremoni semata. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo," beber dia.

Dia mengungkapkan kritikan dan petisi berkaitan dengan kunjungan ke luar negeri kemarin, merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat. Sehingga ke depan, tata kelola pemerintahan tentunya semakin baik dan efektif.

"Khususnya mengenai anggaran. Puskas berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah, melakukan controlling kepada semua lembaga. Puskas siap bersinergi," tutup Fuad.

Sebagai informasi, kesembilan orang ini hadir dalam rangka Pelaksanaan Halal Expo 2024 di Tukri. Kegiatan berlangsung sejak 26 November 2024 hingga 1 Desember 2024.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza menyebut kehadiran delegasi Indonesia di acara tersebut merupakan langkah penting untuk memperkenalkan potensi industri halal Tanah Air ke kancah internasional.

“Halal Expo Turki 2024 adalah salah satu platform utama untuk memperkenalkan keberagaman produk halal Indonesia. Kehadiran kita mencerminkan betapa kuatnya potensi produk halal Indonesia di pasar global,” kata Faisol, dalam keterangannya Rabu (4/12/2024).

Faisol menekankan, kunjungan ini memiliki dimensi pembelajaran untuk mendukung persiapan Indonesia Halal Expo yang akan digelar di masa mendatang.

Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia.(*)