Bansos Digital Segera Cair, Mensos Sebut Bantuan Kian Tepat Sasaran dan Transparan

AKURAT JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan program bantuan sosial (bansos) digital akan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

Kebijakan ini merupakan implementasi awal dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

"Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi," kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (26/8).

Baca Juga: Mengintip Tren Liburan Gen Z: Hemat, Seru, dan Tetap Kekinian

Program ini akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai September 2025. Jika berjalan optimal, Gus Ipul menyebut potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp14 triliun per tahun, khusus dari bansos yang dikelola Kementerian Sosial.

"Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," tegasnya.

Lewat kebijakan ini, seluruh penyaluran bansos akan terintegrasi dalam Portal Perlindungan Sosial Nasional, yang menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi.

Baca Juga: Bukan Cuma Hangat, Ini Manfaat Ajaib Air Jahe untuk Tubuh!

Warga bisa mendaftarkan diri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara mandiri atau dibantu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, pendaftaran tetap bisa dilakukan dengan bantuan pendamping melalui perekaman biometrik. Sistem akan secara otomatis memverifikasi data dan menentukan kelayakan penerima bansos.

Gus Ipul juga menyoroti adanya tren positif di masyarakat, di mana semakin banyak warga yang mengundurkan diri dari penerima bansos karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik.

"Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif," pungkasnya.

Uji coba di Banyuwangi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan sebelum bansos digital diterapkan secara nasional.

Pemerintah berharap integrasi data dan otomatisasi sistem bisa membuat bantuan lebih cepat, tepat, dan efisien. (*)